Kemenkeu Optimistis, Ekonomi RI Tetap Melaju di Tengah Gejolak Global
JAKARTA Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia teta
EKONOMI
SEMARANG -Dalam upaya memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan dengan baik dan tepat sasaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengingatkan semua elemen di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul di Balai Warga Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, dalam rangkaian acara sosialisasi program bantuan sosial.
Gus Ipul menegaskan bahwa arahan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Saya juga diminta oleh Presiden, sama Wamen dan seluruh jajaran Kemensos untuk tidak melakukan korupsi,” ungkapnya. Penekanan ini bukan hanya ditujukan kepada pegawai Kemensos, tetapi juga kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta semua pendamping yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Mendorong Kerja Sama untuk Mencegah KorupsiMenteri Sosial mengajak semua pihak untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghindari praktik korupsi agar manfaat dari program bantuan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Mari kita bekerja sungguh-sungguh, kita hindari korupsi agar manfaat program Kemensos makin hari dirasakan semakin luas oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ajaknya.
Selain soal pencegahan korupsi, Gus Ipul juga menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat. Ia mengungkapkan bahwa bantuan sosial harus disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar termasuk dalam kelompok rentan. “Data ini, tiap bulannya di-update oleh Kemensos setelah mendapatkan surat dari bupati wali kota se-Indonesia,” jelasnya.
Update Data Penerima ManfaatGus Ipul menyampaikan bahwa mungkin saja terdapat perubahan dalam daftar penerima bantuan, seperti penerima yang telah meninggal, berpindah alamat, atau mereka yang merasa sudah tidak membutuhkan bantuan lagi. “Mungkin ada penerima bantuan yang meninggal, ada yang pindah rumah, atau ada yang sudah naik kelas,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menjelaskan mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan koreksi atas data tersebut. “Intinya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perintah Presiden, kita ingin data kita ini valid, sesuai kenyataan, dan real time,” tegasnya.
Dengan adanya penekanan dari Menteri Sosial Gus Ipul, diharapkan seluruh jajaran Kemensos dan stakeholder terkait dapat lebih berhati-hati dan transparan dalam penyaluran bantuan sosial. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas semua pihak yang terlibat serta akurasi data penerima manfaat. Gus Ipul berkomitmen untuk memastikan bahwa program bantuan sosial akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia teta
EKONOMI
NIAS UTARA Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) wilayah Kepulauan Nias melaporkan seorang Kepala Bidang (Kabid)
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera membangun Pe
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, jajaran Kejaksaan tidak akan memberi toleransi bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang a
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan menggelar operasi penertiban knalpot blong, Kamis (12/3/2026), di
NASIONAL
JAKARTA Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 202
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menjajaki kerja sama dengan investor asing untuk memperluas kapasitas penyimpanan minyak mentah di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk meredam konflik manusiasatwa di Lampung. Presiden Prabowo Subianto memutuskan m
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, menanggapi permohonan restorative justice yang di
NASIONAL