Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Khusus Satu Data Indonesia dalam RUU SDI
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
JAWA TIMUR – Dalam rangkaian Safari Politik dan Konsolidasi Partai, Calon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 3, Tri Rismaharini, menekankan pentingnya kolaborasi dan aksi nyata dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam pertemuan dengan kader PDI Perjuangan di daerah Mataraman, seperti Ngawi, Tuban, dan Bojonegoro, serta di hadapan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Risma menyampaikan keprihatinannya terhadap isu-isu krusial yang belum terselesaikan.
Risma membuka sambutannya dengan menggambarkan perjalanan keliling Jawa Timur dan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Ia menyatakan, “Kondisi kekeringan di provinsi kita sangat mengkhawatirkan. Kita harus segera mencari solusi berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus berjuang dengan masalah kekurangan air.” Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang efektif dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan akses air bersih bagi seluruh masyarakat, terutama yang paling terdampak.
Pendidikan: Akses yang Merata dan Bebas Biaya
Beralih ke isu pendidikan, Risma mencatat dengan prihatin banyak anak di Banyuwangi yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Ada seorang ibu dengan tiga anak kembar yang tidak bisa bekerja karena tidak memiliki ijazah. Lebih mencengangkan lagi, sekitar 700 anak di sekolah tersebut belum mengambil ijazah mereka karena masalah biaya. Ini adalah gambaran betapa sulitnya akses pendidikan bagi sebagian besar masyarakat kita,” ungkapnya.
Risma mengusulkan program-program yang tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga meringankan beban biaya yang ditanggung oleh keluarga-keluarga kurang mampu. “Kita perlu memberikan solusi konkret untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, yakni melalui sekolah gratis tanpa pungutan apapun hingga tingkat SMA/SMK,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pendidikan. Risma mengusulkan insentif bagi guru honorer dan pendidik di pondok pesantren agar mereka dapat lebih berkontribusi dalam menciptakan generasi yang paham dan mencintai Tanah Air. “Pendidikan karakter dan nasionalisme harus ditanamkan sejak dini, dan kita harus mendukung para pendidik yang berjuang dalam kondisi yang sulit,” jelasnya.
Kesehatan: Hak Dasar Setiap Individu
Isu kesehatan juga menjadi prioritas dalam pembicaraan Risma. Ia menekankan hak setiap warga Jawa Timur untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan gratis. “Kesehatan adalah hak dasar setiap individu. Saya akan berjuang untuk memastikan bahwa semua warga, terutama mereka yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya,” kata Risma.
Infrastruktur: Membangun Konektivitas yang Efektif
Risma juga membahas aspek infrastruktur yang krusial dalam pembangunan daerah. Ia mencatat masalah banjir rob yang dihadapi daerah-daerah seperti Madura, Gresik, dan Tuban, serta kurangnya pasokan air bersih. “Kita perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, termasuk membangun infrastruktur yang mendukung seperti jalan dari Bangkalan ke Sumenep,” jelasnya.
Risma mengkritik tingginya biaya tol yang membuat masyarakat enggan memanfaatkannya. “Saya sudah melihat tantangan ini sejak menjabat sebagai menteri. Rencana saya adalah menyelesaikan jalur lintas selatan (JLS) yang telah terhambat selama 40 tahun. Ini penting untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Dalam penutup, Risma mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk bersatu dan bergerak maju demi kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk berkomitmen menciptakan perubahan nyata. “Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk semua,” pungkasnya.
Dengan fokus yang jelas pada isu-isu mendesak seperti kekeringan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Risma menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
(K/09)
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
SURABYA Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis komodo yang diduga melibatkan jaringan Nusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera mengkaji
PEMERINTAHAN