SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Pemkab Simalungun karena berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat, 29 Mei 2026.Baca Juga:
Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Ketua DPRD Simalungun Sugiarto.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Kepala Inspektorat Roganda Sihombing, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Simalungun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Paula.
Menurut dia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah," kata Anton.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Menurut Anton, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memperbaiki tata kelola aset daerah.
BINJAI Temuan auditor terkait pengelolaan dana kelurahan senilai Rp8 miliar pada Tahun Anggaran 2025 di Kota Binjai memicu sorotan publi
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik In
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Simalun
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH SMA Negeri 7 Banda Aceh kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 202
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Ratusan warga Desa Parguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggeruduk Kantor Camat Bang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan tujuh capaian yang disebut sebagai hasil diplomasi luar negeri Presiden Prabowo
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah ekonom mengkritik narasi di media sosial yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan aktivis Komisi untuk Orang Hilang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihakpihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Progra
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berb
HUKUM DAN KRIMINAL
