Sepatu Jadi Tempat Persembunyian, Begini Modus Pengedar Selundupkan Vape Narkoba ke THM Medan
MEDAN Polisi menangkap pengedar vape narkoba berinisial FA (24) yang kerap beraksi di Helen&039s Night Mart, Jalan Setia Budi, Kota Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melontarkan keluhan terkait kondisi perekonomian yang semakin menyulitkan kelas menengah bawah, termasuk buruh. Dalam pernyataannya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Iqbal menegaskan bahwa upah buruh saat ini tidak sebanding dengan inflasi, sehingga para pekerja justru mengalami kerugian.
Menurut Iqbal, meskipun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% tahun lalu dan diproyeksikan 5,1% tahun ini, hal tersebut tidak dirasakan oleh buruh. “Krisis tidak, tetapi kita kerja nombok. Gaji kita nombok bayar barang. Mana ada di dunia seperti ini?” tanyanya retoris.
Said Iqbal mengungkapkan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mendengarkan suara buruh dan memenuhi tuntutan mereka untuk menaikkan upah minimum sebesar 8-10%. Ia mencatat bahwa tahun lalu, upah buruh hanya naik 1,58%, sedangkan inflasi tercatat 2,8%, yang berarti buruh sebenarnya mengalami kerugian. “Artinya, buruh nombok hingga 1,3%,” tegasnya.
Ketidakpuasan Buruh Terhadap Kebijakan Upah
Said Iqbal menggarisbawahi bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Dia menyoroti perbedaan perlakuan antara buruh dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri, yang mendapatkan kenaikan upah hingga 8%. “Buruh sudah lima tahun nombok. Kami mendukung Presiden Prabowo, tetapi kami juga ingin keadilan,” katanya.
Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya upah yang dapat meningkatkan daya beli buruh agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8% dapat tercapai. “Kalau upah tidak naik, bagaimana daya beli bisa meningkat? Kami berjuang untuk itu,” imbuhnya.
Rencana Aksi Mogok Nasional
Jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka, KSPI telah merencanakan aksi mogok nasional pada 11-12 November dan 25-26 November mendatang. “Tanggal itu dipilih untuk melihat itikad baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya,” jelasnya.
Aksi mogok ini akan melibatkan ribuan buruh dari berbagai sektor dan bertujuan untuk menekan pemerintah agar segera mengambil tindakan. “Kita ingin memastikan suara buruh didengar, jika tidak ada respon, kita akan beraksi lebih besar,” pungkas Iqbal.
Penutup
Kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini membuat buruh semakin vokal dalam menyuarakan hak-hak mereka. Dengan adanya rencana aksi mogok nasional, KSPI berharap dapat menarik perhatian pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada kondisi upah dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
(N/014)
MEDAN Polisi menangkap pengedar vape narkoba berinisial FA (24) yang kerap beraksi di Helen&039s Night Mart, Jalan Setia Budi, Kota Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kopilot Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Othman (39), menerima upah sebesar 50.000 Ringgit Malaysia (RM), setara sekitar Rp219,4
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Upaya Pemerintah Aceh mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU mulai menunjukkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga meningkatka
EKONOMI
TANJUNG JABUNG TIMUR Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk sementara menghentikan aktivitas administra
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Selasa (4/8/2026) pukul 10.00 WIB, tercatat turun. Harga emas Antam logam mulia berada di posisi Rp2.60
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah pada perdagangan Selasa (4/8/2026). Pada pukul 09.28 WIB, mata uang Garuda terdepr
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (4/8/2026) dibuka menguat 0,33 persen atau 20,28 poin ke posisi 6.254,78, lebi
EKONOMI
JAKARTA Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul berjanji akan mempercepat pemulangan 500 warga negara Indonesia (WNI) yang menja
NASIONAL
BOGOR Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, meminta maaf kepada suporter setelah Skuad Garuda dipermalukan Vietnam 03 pada laga Grup A
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatak
NASIONAL