Renduk Pascabencana Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan
JAKARTA Pemerintah menjalankan program pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara,
EKONOMI
MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini dinilai belum optimal.
Ia meminta seluruh aset milik Pemko Medan dimaksimalkan fungsinya dan tidak dibiarkan terbengkalai.
Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Lanjutan Penertiban Aset Daerah bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.Baca Juga:
"Saya minta seluruh aset yang kita punya ini harus bisa berfungsi dengan baik, jangan sampai menjadi aset terbengkalai. Tahun ini harus dikejar semuanya," kata Rico.
Dalam rapat yang turut dihadiri Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Medan Robi Barus beserta anggota dewan, Rico menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kebutuhan pembangunan kota yang terus meningkat.
Salah satu perhatian utama, kata dia, adalah kebiasaan pemerintah daerah menyewa gedung atau fasilitas, padahal masih terdapat aset milik daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Rico, pemanfaatan aset yang sudah ada harus menjadi prioritas sebelum pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk pengadaan baru.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya penghematan atau saving cost.
"Jangan membeli barang baru jika masih ada aset yang bisa digunakan, itu pemborosan. Kita harus saving cost," ujarnya.
Rico juga meminta aset yang sudah tidak produktif, termasuk kendaraan dinas yang terbengkalai, untuk segera ditertibkan dan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan proses lelang harus dilakukan secara transparan.
"Barang-barang yang tidak terpakai itu bisa kita lelang sesegera mungkin sesuai aturan," katanya.
Di akhir arahannya, Rico mengapresiasi kerja sama DPRD Medan melalui Pansus Penertiban Aset yang telah melakukan studi banding ke Bandung dan DKI Jakarta.
Ia menyebut hasil kajian tersebut dapat menjadi rujukan dalam perbaikan tata kelola aset di Medan.
Sementara itu, Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Medan, Robi Barus, menilai pengelolaan aset di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi Kota Medan, terutama dalam sistem pendataan dan pengawasan berbasis digital.
"Jakarta kami nilai sukses membangun ekosistem pengelolaan aset yang rapi, mulai dari pendataan digital hingga pengawasan aset bergerak," kata Robi.
Rapat tersebut juga diisi diskusi antara pemerintah kota dan DPRD Medan mengenai strategi optimalisasi aset daerah agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap efisiensi anggaran dan pelayanan publik.*
(ad)
JAKARTA Pemerintah menjalankan program pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara,
EKONOMI
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam upa
EKONOMI
PURWAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri peresmian Madrasah Aliyah (MA) Insan Cendekia N
PENDIDIKAN
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, memimpin langsung Sakramen Perkawinan pasangan Carolus Raditya dan Klara Fidelia
NASIONAL
JAKARTA Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, mengkritik keras penanganan perkara hukum yang menjerat Ro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan kepemilikan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur
NASIONAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menyoroti keberadaan dokumen undangan bimbingan teknis (bimtek) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penunjukan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dinilai sebagai respons p
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL