Tuai Pro-Kontra! Warga Keluhkan Jalan Rusak, Bupati Deli Serdang: Masyarakat Bayar Pajak atau Tidak? Uang Pemerintah dari Mana?

DELI SERDANG — Pernyataan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan terkait kondisi jalan rusak dan kewajiban masyarakat membayar pajak menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Video yang memperlihatkan pernyataan tersebut viral dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Dalam video yang beredar luas, Asri Ludin meminta masyarakat tidak hanya mengunggah atau membagikan kondisi jalan rusak di media sosial, tetapi juga berperan aktif melalui pembayaran pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Baca Juga:

• Simalungun Raih Penghargaan Investasi Terbaik di PIISU 2026, Jadi Daerah dengan Realisasi Penanaman Modal Terbesar di Sumut

Video itu direkam saat Bupati Deli Serdang meninjau perbaikan Jalan Paluh Gelombang atau Jalan Industri di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Sekarang kita kan cerita di Paluh Gelombang ini, ya ini kita perbaiki tahun ini. Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak? Bayar PBB nggak? Kalau nggak ada, uang pemerintah dari mana? Kita membangun bukan pakai daun, tapi pakai uang APBD," ujar Asri Ludin dalam video tersebut.

Pernyataan itu kemudian diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial dan menarik perhatian publik.

Salah satu unggahan di Instagram tercatat telah ditonton ratusan ribu kali dan memunculkan ribuan komentar dari warganet.

Sebagian masyarakat mendukung pernyataan tersebut dengan alasan pembangunan daerah memang membutuhkan pendapatan dari pajak masyarakat.

Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik dan mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Dalam kolom komentar, sejumlah warganet bahkan meminta lembaga pengawas dan penegak hukum melakukan audit terhadap penggunaan anggaran daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Sorotan publik semakin menguat setelah muncul informasi mengenai pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang akan digelar di Kabupaten Deliserdang pada 1 hingga 3 Juli 2026.

Berdasarkan informasi yang beredar, kegiatan tersebut disebut berpotensi menggunakan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, Pemerintah Kabupaten Deliserdang membantah anggapan bahwa seluruh anggaran yang disebutkan hanya diperuntukkan bagi kegiatan APKASI.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menjelaskan bahwa sejumlah pos anggaran yang menjadi sorotan publik digunakan untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran.

"Relasi media itu bukan hanya untuk APKASI, tetapi untuk seluruh kegiatan Pemkab selama satu tahun," kata Sandra.

Ia juga menilai tidak ada pertentangan antara pernyataan Bupati mengenai pentingnya pembayaran pajak dengan pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut.

Menurut Sandra, pembangunan daerah dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sama-sama membutuhkan dukungan anggaran yang telah direncanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Perdebatan yang berkembang di media sosial menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu pembangunan infrastruktur, transparansi anggaran, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Di satu sisi, pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan pajak sebagai sumber pendapatan daerah.

Di sisi lain, masyarakat menuntut penggunaan anggaran yang efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi publik.

Hingga kini, diskusi mengenai pernyataan Bupati Deli Serdang tersebut masih terus berlangsung di berbagai platform media sosial dan menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan masyarakat Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir.*

(sp/ad)

Simalungun Raih Penghargaan Investasi Terbaik di PIISU 2026, Jadi Daerah dengan Realisasi Penanaman Modal Terbesar di Sumut

Kabar Baik Energi Nasional, PHKT Tambah Produksi Minyak Hampir 1.900 BOPD dari Dua Sumur Baru di Lapangan Sejadi Kaltim

Ketika Nama Kucing Mengalahkan Korupsi

Kepala Bakom: Salah Besar Menuntut Prabowo Menghentikan MBG, Itu Janji Kampanyenya

SPCP IPDN 2026 Segera Dibuka! Ini Syarat, Cara Daftar, dan Tahapan Seleksi Calon Praja

MBG Berubah Total, Ini 8 Evaluasi Besar BGN yang Perlu Diketahui!