Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi menyusul kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Sales Branch Manager (SBM) Medan VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Erky Randika.Baca Juga:
Rapat juga dihadiri perwakilan Polres Tanjungbalai, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, agen dan pangkalan LPG, serta sejumlah pejabat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemko Tanjungbalai meminta Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran tata kelola distribusi LPG bersubsidi.
Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan distribusi LPG 3 kilogram berjalan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
"Temuan lapangan, hal yang mencolok adalah dalam hitungan jam gas habis dan pencatatan dilakukan diakhir. Untuk itu, Pertamina diminta melalukan pembenahan terhadap pangkalan yang melakukan kesalahan tatakelola," kata Fadly Abdina.
Menurut Fadly, hasil monitoring yang dilakukan tim Pemko menemukan adanya indikasi kesalahan dalam tata kelola penyaluran LPG bersubsidi di sejumlah pangkalan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu penyebab kelangkaan gas yang terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu, beredar pula isu mengenai dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dialihkan ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram maupun digunakan untuk kepentingan tertentu di luar peruntukannya.
Fadly meminta seluruh pangkalan menjalankan prosedur distribusi sesuai aturan, termasuk melakukan pencatatan transaksi saat pembelian berlangsung, bukan dilakukan secara kolektif pada malam hari.
Ia juga meminta dilakukan pengawasan rutin terhadap pangkalan maupun sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe) agar LPG subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak.
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL