Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi menyusul kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Sales Branch Manager (SBM) Medan VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Erky Randika.Baca Juga:
Rapat juga dihadiri perwakilan Polres Tanjungbalai, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, agen dan pangkalan LPG, serta sejumlah pejabat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemko Tanjungbalai meminta Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran tata kelola distribusi LPG bersubsidi.
Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan distribusi LPG 3 kilogram berjalan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
"Temuan lapangan, hal yang mencolok adalah dalam hitungan jam gas habis dan pencatatan dilakukan diakhir. Untuk itu, Pertamina diminta melalukan pembenahan terhadap pangkalan yang melakukan kesalahan tatakelola," kata Fadly Abdina.
Menurut Fadly, hasil monitoring yang dilakukan tim Pemko menemukan adanya indikasi kesalahan dalam tata kelola penyaluran LPG bersubsidi di sejumlah pangkalan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu penyebab kelangkaan gas yang terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu, beredar pula isu mengenai dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dialihkan ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram maupun digunakan untuk kepentingan tertentu di luar peruntukannya.
Fadly meminta seluruh pangkalan menjalankan prosedur distribusi sesuai aturan, termasuk melakukan pencatatan transaksi saat pembelian berlangsung, bukan dilakukan secara kolektif pada malam hari.
Ia juga meminta dilakukan pengawasan rutin terhadap pangkalan maupun sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe) agar LPG subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak.
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL