Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi menyusul kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Sales Branch Manager (SBM) Medan VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Erky Randika.Baca Juga:
Rapat juga dihadiri perwakilan Polres Tanjungbalai, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, agen dan pangkalan LPG, serta sejumlah pejabat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemko Tanjungbalai meminta Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran tata kelola distribusi LPG bersubsidi.
Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan distribusi LPG 3 kilogram berjalan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
"Temuan lapangan, hal yang mencolok adalah dalam hitungan jam gas habis dan pencatatan dilakukan diakhir. Untuk itu, Pertamina diminta melalukan pembenahan terhadap pangkalan yang melakukan kesalahan tatakelola," kata Fadly Abdina.
Menurut Fadly, hasil monitoring yang dilakukan tim Pemko menemukan adanya indikasi kesalahan dalam tata kelola penyaluran LPG bersubsidi di sejumlah pangkalan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu penyebab kelangkaan gas yang terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu, beredar pula isu mengenai dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dialihkan ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram maupun digunakan untuk kepentingan tertentu di luar peruntukannya.
Fadly meminta seluruh pangkalan menjalankan prosedur distribusi sesuai aturan, termasuk melakukan pencatatan transaksi saat pembelian berlangsung, bukan dilakukan secara kolektif pada malam hari.
Ia juga meminta dilakukan pengawasan rutin terhadap pangkalan maupun sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe) agar LPG subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak.
Menanggapi hal tersebut, SBM Medan VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Erky Randika, menjelaskan bahwa distribusi LPG 3 kilogram di Kota Tanjungbalai dilakukan melalui lima agen resmi yang membawahi 209 pangkalan.
Menurut data Pertamina, rata-rata penyaluran LPG bersubsidi di Tanjungbalai mencapai sekitar 6.720 tabung per hari atau setara 20.160 kilogram per hari.
"Bahkan pada bulan Mei 2026 terjadi meningkatkan 2 (dua) persen dari biasanya," ujar Erky.
Meski demikian, Pertamina mengakui masih menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola distribusi di tingkat pangkalan.
"Ya benar, kemarin kami juga mendapati adanya kesalahan tata kelola di tingkat Pangkalan. Untuk persoalan ini kami segera melakukan evaluasi dan pembenahan. Terhadap pangkalan curang atau nakal, jika terbukti kami akan menindak tegas," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setdako Tanjungbalai, Rini Diana, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 197 pangkalan LPG aktif dari total 209 pangkalan yang sebelumnya terdaftar.
Ia menjelaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp15.000 per tabung, sedangkan harga di tingkat pangkalan berada di kisaran Rp17.000 per tabung.
Rini menegaskan pangkalan tidak diperbolehkan menjual LPG subsidi kepada pihak yang tidak berhak.
"Selain kepada pelaku UKM, Pangkalan tidak dibenarkan menjual ke warung atau kedai sambako apalagi kepada pengoplos," kata Rini Diana.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi antara pemerintah daerah serta Pertamina, diharapkan distribusi LPG 3 kilogram di Kota Tanjungbalai kembali normal dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan.*
(ad)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL