Aceh Kembali Raih WTP ke-11 Berturut-turut dari BPK RI, Mualem: Jadi Motivasi Wujudkan Pemerintahan Bersih

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali mencatat capaian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

Ini menjadi WTP ke-11 yang diraih secara berturut-turut.

Baca Juga:

• Perjalanan Pulang Haji Aceh Berduka, Jamaah Kloter 7 Wafat di Dalam Pesawat

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Hery Subowo, kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, Senin (22/6/2026).

Acara tersebut dihadiri Ketua dan pimpinan DPR Aceh, anggota dewan, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, serta para kepala SKPA.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut capaian ini dengan rasa syukur.

Ia menilai opini WTP tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Aceh dalam menjaga tata kelola keuangan yang lebih baik.

"Alhamdulillah tahun 2025 BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan capaian opini WTP ke-11 secara berturut-turut. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem itu.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola pemerintahan.

"Kami akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai batas waktu dan tata cara yang ditentukan. Kami berharap BPK RI dapat terus membimbing dan mengarahkan kami sehingga hasil tindak lanjut yang dilakukan tepat sebagaimana yang diharapkan dan tidak menimbulkan implikasi yang dapat merugikan kita semua," kata Mualem.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI Hery Subowo menjelaskan bahwa opini yang diberikan merupakan hasil pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan, termasuk kepatuhan terhadap aturan, sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta kecukupan pengungkapan informasi.

Ia menegaskan, WTP bukan berarti laporan keuangan sepenuhnya bebas dari potensi kecurangan.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025," ujar Hery.

BPK RI juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas kerja sama selama proses pemeriksaan.

Ke depan, hasil ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pertanggungjawaban APBD serta meningkatkan tata kelola program pembangunan, termasuk yang didanai Dana Otonomi Khusus Aceh.*(ad)

Perjalanan Pulang Haji Aceh Berduka, Jamaah Kloter 7 Wafat di Dalam Pesawat

MBG Jadi Senjata Baru Pemerintah Tekan Stunting, Menkes Soroti Peran Penting Gizi Ibu Hamil

Bhayangkara Fest 2026 Diserbu 33 Ribu Pengunjung, Antusiasme Warga Aceh Terus Menguat

IKAPDA Aceh Galang Donasi untuk Keluarga Taruna Korban Ledakan KMP Aceh Hebat 2

Sekda Aceh Dukung Sensus Ekonomi 2026, Sebut Data Akurat Kunci Pembangunan

Mualem Takziah ke Rumah Duka dr. Zaini Abdullah, Kenang Jasa Mantan Gubernur Aceh