Masyarakat Bisa Pilih Logo HUT ke-81 RI, Begini Caranya!
JAKARTA Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online (Judol) guna memperkuat pengawasan dan pencegahan keterlibatan aparatur pemerintah dalam praktik perjudian berbasis daring.
Satgas tersebut akan mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut, Muttaqien Hasrimy, mengatakan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Judol yang baru dibentuk tersebut.Baca Juga:
"Saat ini sudah dibentuk Satgas Judi Online. Tujuan satgas ini agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut bebas judi online, termasuk PPPK penuh dan paruh waktu, juga pegawai BUMD, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas," ujar Muttaqien pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/6/2026).
Menurut Muttaqien, pembentukan satgas tidak hanya bertujuan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan melalui pemanfaatan data serta koordinasi lintas lembaga.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi ASN yang diduga terlibat aktivitas judol.
"Dalam waktu dekat PPATK akan mengeluarkan rilis terbaru lagi ASN yang terpapar judi online," katanya.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut telah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sumut dan PPATK terkait penanganan ASN yang terjerat judol.
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, data ASN di lingkungan Pemprov Sumut, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, hingga pegawai BUMD, telah diserahkan kepada PPATK untuk dilakukan proses pendeteksian.
"Wewenang kami dibatasi hanya di ranah pengawasan ASN saja, tidak sampai keluar. Kita sudah mengirimkan data dan PPATK saat ini sedang mendeteksinya. Kami kirimkan data ASN tahun 2025 dan akan kita rilis data ASN yang terindikasi judi online tahun 2026, ini sesuai periode waktu," ujar Muttaqien.
Pemprov Sumut berharap keberadaan Satgas Judol dapat meningkatkan integritas dan disiplin aparatur pemerintah sekaligus mencegah keterlibatan ASN dalam aktivitas perjudian daring yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun institusi.
Pada kesempatan yang sama, Muttaqien juga menanggapi pelaksanaan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 terkait pengawasan dan penindakan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi ASN, non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemprov Sumut.
JAKARTA Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia
NASIONAL
JAKARTA Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dikabarkan tengah mengajukan perubahan aturan adu penalti yang akan diterapkan pada Pia
OLAHRAGA
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo memimpin upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan
NASIONAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan meluncurkan program biodiesel B50 pada Juli 2026. Kebijakan tersebut menj
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kabar duka datang dari Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Seorang peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk
PERISTIWA
TAPANULI UTARA Sebuah kecelakaan lalu lintas di Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, m
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas mengenai adanya pihakpihak yang dinilainya tidak menginginkan Indones
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memberikan dukungan terhadap perayaan 111 tahun perjalanan iman Gereja Katolik St. Antonius dari Padua Parok
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah menyiapkan perencanaan yang matang terkait usulan memasukkan pasien tuberkul
KESEHATAN
JAKARTA Pemerintah dikabarkan tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) u
NASIONAL