Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut diterima Pemprov Sumut.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengatakan capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja, tanggung jawab, dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.Baca Juga:
Hal itu disampaikan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis, 25 Juni 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.
Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan audit laporan keuangan Pemprov Sumut dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI, Bobby Nasution mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola keuangan daerah.
Karena itu, Pemprov Sumut akan terus melakukan pembenahan internal sekaligus mengharapkan bimbingan dari BPK RI dan pengawasan konstruktif dari DPRD Sumut.
"Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat azas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi 'budaya' Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
Bobby Nasution juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik atau Clean Government dan Good Governance.
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN