Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
Menurut dia, prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas akan terus diperkuat melalui kolaborasi Sumut Berkah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita memberikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Utara mempertahankan opini WTP.
Menurut Nelson, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Meski memberikan opini WTP, BPK RI tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumut.
Beberapa di antaranya terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta sejumlah catatan administratif lainnya.
"Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Dan kami apresiasi capaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi (BPK RI) sebesar 78,9%. Untuk itu kami memerlukan komitmen dan capaian bersama agar bisa sesuai target secara nasional (80%). Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat," pungkasnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi catatan positif bagi Pemprov Sumut.
Namun, tantangan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran tetap menjadi pekerjaan yang harus dijalankan secara berkelanjutan.* (ad)
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN