Heboh! Rumah Dinas Sekda Binjai Diduga Dipakai Kajari, ADA SUARA Minta Pemko Buka Dokumen Legalitas

BINJAI – Dugaan penyimpangan penggunaan aset milik Pemerintah Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik.

Aliansi Pemuda Sumatera Utara Bersuara (ADA SUARA) secara resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada Pemerintah Kota Binjai untuk memperoleh kejelasan mengenai legalitas penggunaan rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda).

Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 092/EKS/ADA.SUARA/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Binjai.

Baca Juga:

• Jaksa Bantah Kriminalisasi Nadiem Makarim: Ini Bukan Menang atau Kalah, Tapi Penegakan Keadilan

Dalam surat itu, aliansi menyoroti penggunaan rumah dinas Sekda di Jalan Samanhudi yang diduga ditempati Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai sejak 2025 hingga 2026.

Menurut mereka, persoalan ini bukan hanya menyangkut administrasi aset daerah, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.

Sebagai bagian dari hak memperoleh informasi publik, ADA SUARA meminta sejumlah dokumen yang dinilai penting untuk memastikan legalitas penggunaan rumah dinas tersebut.

Dokumen yang diminta meliputi surat permohonan resmi dari Kejaksaan Negeri Binjai, Surat Keputusan Wali Kota, perjanjian pinjam pakai atau nota kesepahaman (MoU), hingga Berita Acara Serah Terima (BAST).

Permintaan informasi itu disebut sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah penggunaan aset daerah tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan atau justru terdapat penyimpangan administrasi.

Dalam kajian yang disusun aliansi, penggunaan rumah dinas Sekda oleh Kajari Binjai diduga berkaitan dengan skema tumpang tindih anggaran atau double funding.

Mereka menjelaskan, negara melalui APBN dan APBD sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Binjai, termasuk pembangunan unit rumah dinas dan fasilitas pendukung.

Namun, fasilitas tersebut diduga tidak dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Binjai disebut tetap menganggarkan sekitar Rp100 juta pada 2026 untuk pemeliharaan rumah dinas Sekda, meskipun rumah tersebut diduga tidak ditempati oleh pejabat yang berhak.

Selain itu, Sekretaris Daerah juga disebut tetap menerima tunjangan perumahan dalam bentuk uang karena tidak menempati rumah dinas.

Menurut kajian tersebut, kondisi itu membentuk pola pengeluaran ganda untuk fungsi yang sama sehingga dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan negara.

Aliansi juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pinjam pakai aset daerah hanya dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak sedang digunakan.

Sementara rumah dinas Sekda merupakan fasilitas jabatan yang melekat pada pejabat aktif sehingga dinilai tidak dapat dikategorikan sebagai aset yang tidak dimanfaatkan.

Dari sisi pengelolaan keuangan negara, mereka juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kedua aturan tersebut mengatur bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dalam kajiannya, aliansi menyebut dugaan tersebut juga dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Bahkan, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan itu dinilai berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Selain persoalan administrasi dan anggaran, aliansi juga menyoroti potensi konflik kepentingan.

Menurut mereka, penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah oleh aparat penegak hukum dapat memunculkan pertanyaan mengenai independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

ADA SUARA menyatakan informasi yang diminta akan digunakan sebagai bahan kajian hukum sekaligus bentuk pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Mereka juga meminta Pemerintah Kota Binjai memberikan jawaban sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti, aliansi menyatakan akan menempuh mekanisme sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Sejumlah pengamat menilai langkah permohonan informasi itu dapat menjadi pintu masuk untuk menguji tata kelola aset daerah.

Mereka menyebut pola yang dipersoalkan memiliki kemiripan dengan sejumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai daerah, seperti penggunaan aset yang tidak sesuai peruntukan, pembayaran ganda, serta lemahnya pengendalian internal pemerintah.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Binjai maupun Kejaksaan Negeri Binjai terkait substansi dugaan yang disampaikan dalam permohonan informasi tersebut.* (ad)

Jaksa Bantah Kriminalisasi Nadiem Makarim: Ini Bukan Menang atau Kalah, Tapi Penegakan Keadilan

Kabar Baik! Mulai 1 Juli 2026, Pertamina Turunkan Harga Avtur dan BBM Nonsubsidi

Tak Ingin Jalan Lubukpakam–Galang Cepat Rusak, Pemprov Sumut Alihkan Truk Bertonase Besar ke Jalur Alternatif

Rakernas APEKSI XVIII Diproyeksikan Putar Ekonomi Medan hingga Rp72,3 Miliar, Rico Waas: UMKM hingga Perhotelan Ikut Terdongkrak

Gala Dinner Rakernas APEKSI XVIII di Medan Tampilkan Pesona Melayu, Rico Waas Ajak Kota-Kota Bersinergi Bangun Indonesia

Wabup Labuhanbatu Selatan Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas