AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
MADINA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kamis (2/7/2026). Penertiban dilakukan oleh Tim Terpadu setelah adanya arahan langsung dari Gubernur Sumut Bobby Nasution serta laporan aktivitas tambang ilegal di media sosial.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan operasi penertiban tersebut melibatkan unsur Pemprov Sumut, Pemkab Mandailing Natal, serta instansi terkait lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum.
"Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Ini merupakan wujud komitmen dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan," ujar Heri.Baca Juga:
Dari hasil peninjauan di lapangan, tim menemukan masih adanya aktivitas PETI yang menggunakan alat berat di beberapa titik lokasi. Aktivitas tersebut diduga melibatkan pihak berinisial GD dan PW.
Seluruh kegiatan pertambangan ilegal yang masih berlangsung langsung dihentikan di lokasi oleh tim sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Heri menjelaskan, aktivitas PETI tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, mulai dari perubahan bentang alam, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), hingga potensi meningkatnya risiko banjir dan longsor.
Selain itu, aktivitas tersebut juga menyebabkan hilangnya vegetasi, terbentuknya lubang bekas galian yang membahayakan masyarakat, hingga dugaan pencemaran kualitas air sungai.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jamiansyah Putra, menyebutkan tim turut mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi.
Barang bukti tersebut di antaranya satu unit alat berat jenis ekskavator, aki alat berat, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
"Seluruh barang bukti sudah diamankan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ia menegaskan, operasi berjalan aman dan tertib. Pemprov Sumut memastikan akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
Sebagai langkah lanjutan, tim terpadu merekomendasikan penguatan patroli di wilayah rawan, penegakan hukum berkelanjutan, serta percepatan rehabilitasi kawasan terdampak.
Pemprov Sumut juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin serta segera melaporkan jika menemukan praktik serupa di wilayah masing-masing.* (dh)
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
LANGKAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memikul mesin outdoor AC sambil berjalan kaki sejauh sekitar dua kilometer viral d
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) guna memp
EKONOMI
JAKARTA Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta aparat keamanan meningkatkan langkah pengamanan di Papua secara terukur menyu
NASIONAL
JAKARTA Praktisi agraria sekaligus mantan pejabat senior Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Bud
NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan rehab
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembang
PENDIDIKAN