BREAKING NEWS
Jumat, 03 Juli 2026

Forum Komdigi APEKSI XVIII: Media Sosial Pemda Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Publikasi Seremonial

Abyadi Siregar - Jumat, 03 Juli 2026 08:05 WIB
Forum Komdigi APEKSI XVIII: Media Sosial Pemda Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Publikasi Seremonial
Kepala BBLSDM Komdigi Medan, Dr. Christiany Juditha, S.Sos., M.A., dalam Forum Komdigi APEKSI XVIII 2026 yang digelar Dinas Kominfo Kota Medan di Hotel Aryaduta, Kamis, 2 Juli 2026. (foto: Pemko Medan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN Media sosial pemerintah daerah dinilai perlu bertransformasi dari sekadar sarana publikasi kegiatan seremonial menjadi instrumen analisis berbasis data yang mampu mendukung penyusunan kebijakan publik.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Komdigi APEKSI XVIII 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan di Hotel Aryaduta, Kamis, 2 Juli 2026.

Forum yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Juli 2026, diikuti kepala dinas Kominfo dari pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Kegiatan ini membahas penguatan komunikasi publik di era digital, termasuk pemanfaatan Analisis Media Sosial (AMS) sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBLSDM Komdigi) Medan, Dr. Christiany Juditha, S.Sos., M.A., mengatakan media sosial pemerintah memiliki potensi besar untuk membaca dinamika yang berkembang di tengah masyarakat apabila dikelola melalui pendekatan berbasis data.

Sebagai penyusun modul pembelajaran Analisis Media Sosial (AMS) untuk pemerintahan, Christiany menjelaskan bahwa metode tersebut dapat membantu pemerintah daerah memetakan isu-isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

"Kami sangat berharap ada mindset yang berubah. Analisis media sosial itu tidak semata-mata hanya untuk mempublikasikan konten yang sifatnya acara seremonial belaka. Media sosial sebenarnya bisa dipakai untuk analisisnya, jadi berbasis data," ujar Christiany.

Ia mendorong agar Analisis Media Sosial menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Kominfo daerah.

"Supaya apa? Supaya ini menjadi ujung tombak pengambilan kebijakan bagi pemerintah setempat dengan melihat isu yang ada," tambahnya.

Christiany juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan.

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Medan, pengelolaan media sosial di daerah tersebut dinilai lebih siap dibandingkan sejumlah daerah lain.

Ia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pemerintah daerah yang belum menerapkan Analisis Media Sosial secara optimal.

Pandangan serupa disampaikan akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A.

Menurutnya, komunikasi publik saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi publik secara sistematis melalui analisis data.

"Hal yang mendasar adalah adanya perubahan paradigma penting dalam komunikasi publik. Selama ini aktivitasnya lebih banyak mendistribusi, sementara sekarang kita harus berangkat dari ide dasar yang didasarkan pada pengamatan publik secara sistematis dan analitis," papar Josep.

Ia menilai penerapan Analisis Media Sosial membutuhkan komitmen organisasi, bukan hanya mengirim aparatur mengikuti pelatihan.

"Bukan hanya sekali ikut pelatihan, lalu seolah-olah langsung bisa terus-menerus menghasilkan analisis. Harus dibentuk tim dengan personel, tugas, dan proses penguatan hasil analisis yang jelas," tegasnya.

Josep juga menepis anggapan bahwa penerapan Analisis Media Sosial memerlukan anggaran besar.

Menurutnya, sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah sudah tersedia dan tinggal diarahkan sesuai kebutuhan.

"Sebenarnya kalaupun ada anggaran, itu kecil sekali. SDM-nya sudah ada di situ, tinggal dibangungkan, ditempatkan di posisinya, lalu dirancang bersama. Yang sulit itu adalah mindset-nya yang belum ke situ karena sebagian besar masih bekerja dengan paradigma lama," pungkas Josep.

Melalui Forum Komdigi APEKSI XVIII, para peserta diharapkan mampu membangun sistem komunikasi publik yang lebih berbasis data, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.* (ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Daun Ubi Tumbuk Jadi Primadona Rakernas APEKSI XVIII, Airin Rico Waas Kenalkan Kuliner Khas Medan ke Seluruh Indonesia
Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri HUT Ke-26 APKASI, Perkuat Sinergi Daerah untuk Indonesia Maju
Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Apresiasi Dedikasi Polri untuk Masyarakat
Bupati Asahan Hadiri Peringatan HUT Ke-26 APKASI di Deli Serdang, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah Lewat Kolaborasi
Prasasti Kota Tangguh di Medan Abadikan Jejak 98 Wali Kota Se-Indonesia sebagai Simbol Persatuan Daerah
Pemerintah Targetkan 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2027, Hilirisasi Jadi Motor Utama
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru