Pemerintah Targetkan 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2027, Hilirisasi Jadi Motor Utama

JAKARTA – Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Target tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Target tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

"Penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 ditargetkan mencapai 2,57 juta hingga 3,49 juta orang," ujar Wihadi.

Baca Juga:

• Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Tembus 6,5 Persen

Dalam pembahasan RAPBN 2027, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara itu, penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.

Selain membuka jutaan lapangan kerja baru, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 4,3 hingga 4,87 persen pada 2027.

Menurut Wihadi, kebijakan fiskal dalam APBN 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Ia menjelaskan, terdapat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada 2027.

Salah satu fokus utama adalah penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, serta memperluas kesempatan kerja.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri.

Menurut Banggar DPR RI, keberhasilan program hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga membutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor.

Karena itu, penyusunan PKPN dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah, karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif.

Pemerintah berharap kebijakan yang berfokus pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2027.* (mt/dh)

Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Tembus 6,5 Persen

Hampir Dua Bulan Semen Langka dan Harga Menggila di Sumatera Utara, Ada Apa? Masyarakat Minta Pemerintah dan APH Bongkar Penyebabnya

Rico Waas Sambut Indonesia City Expo 2026, Dorong Kolaborasi Antarkota Perkuat UMKM dan Investasi

Kemenkomdigi Siap Dampingi Pemda Percepat Transformasi Digital, Fokus Integrasi Data dan AI di Forum Komdigi APEKSI 2026

Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif

Dialog Kota Tangguh APEKSI Bahas Ketahanan Pangan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Hadapi Bencana