Bandung dan Makassar Bagikan Strategi Bangun Kepercayaan Publik Lewat Transformasi Digital di Forum Komdigi APEKSI 2026

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dan Kota Makassar membagikan pengalaman mereka dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif melalui transformasi digital.

Strategi tersebut dipaparkan dalam Talk Show bertema "Digital Governance dan Kepercayaan Publik" pada Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Medan, Kamis (2/7/2026).

Forum tersebut menjadi ruang berbagi praktik terbaik antarpemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII: Media Sosial Pemda Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Publikasi Seremonial

Diskusi menghadirkan Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, SE. dan Kepala Diskominfo Kota Makassar Dr. Muhammad Roem sebagai narasumber.

Keduanya menjelaskan bagaimana media sosial kini tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi sumber informasi penting dalam membaca dinamika masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, para Kepala Dinas Kominfo pemerintah kota se-Indonesia, Sekretaris Kominfo Kota Medan Budi Hariono, serta Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Rizka Firdahlia.

Makassar Jadikan Media Sosial Sistem Peringatan Dini

Kepala Diskominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengatakan Pemerintah Kota Makassar mengubah cara memandang media sosial.

Menurutnya, media sosial kini berfungsi sebagai sensor sosial sekaligus early warning system untuk mendeteksi isu sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.

"Kami merangkul komunitas-komunitas pengelola akun informasi lokal untuk menyamakan persepsi setiap kali ada kebijakan baru. Langkah ini sangat efektif meminimalisasi mispersepsi di tengah masyarakat," ujar Mohammad Roem.

Pendekatan tersebut, kata Roem, terbukti membantu Pemerintah Kota Makassar saat melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima (PKL).

Melalui komunikasi yang intensif di media sosial, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga proses relokasi berjalan lebih kondusif.

Makassar juga mengembangkan super apps Lontara Plus sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat.

Pemerintah mendorong warga menyampaikan laporan melalui aplikasi tersebut dengan slogan:

"Daripada Mengumpat, Lebih Bagus Memotret."

Melalui sistem tersebut, setiap laporan warga langsung diteruskan ke 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan standar penyelesaian yang telah ditetapkan.

Roem menjelaskan seluruh laporan masyarakat kemudian diolah menjadi data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

"Melalui dashboard Lontara Plus, data keluhan warga terintegrasi secara sistematis. Berdasarkan data satu tahun terakhir, keluhan tertinggi ternyata bukan soal sampah, melainkan lampu jalan. Data berbasis dampak inilah yang kini menjadi acuan utama OPD dalam menyusun penganggaran tahun berikutnya," tambahnya.

Bandung Kelola Aspirasi Publik Berbasis Big Data

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie menekankan pentingnya konsistensi dalam mengelola media sosial pemerintah sekaligus menjaga hubungan baik dengan insan pers agar informasi yang diterima pemerintah tetap akurat dan berimbang.

Menurut Henryco, Pemerintah Kota Bandung saat ini tengah mengembangkan integrasi big data untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ia mengakui tantangan terbesar adalah memilah berbagai opini masyarakat di media sosial yang sering kali dipengaruhi sentimen pribadi.

"Informasi yang masuk kami pilah secara selektif. Aspirasi dan masukan yang sifatnya membangun Kota Bandung kami kumpulkan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan bagi Pak Wali Kota dalam mengambil kebijakan," jelas Henryco.

Ia mencontohkan kebijakan penurunan kabel udara di sejumlah ruas jalan Kota Bandung yang sempat memunculkan berbagai kritik di media sosial.

Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan komunikasi publik berdasarkan regulasi yang berlaku serta mengumpulkan berbagai masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

Dalam mendukung transformasi digital, Pemerintah Kota Bandung juga mengembangkan Sadayana, sebuah aplikasi super yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pengaduan masyarakat hingga layanan perizinan.

Melalui platform tersebut, pemerintah berharap tata kelola pemerintahan menjadi semakin efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Forum Komdigi APEKSI XVIII diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk saling berbagi inovasi, memperkuat kolaborasi, dan mempercepat penerapan pemerintahan digital yang berbasis data, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.* (ad)

Forum Komdigi APEKSI XVIII: Media Sosial Pemda Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Publikasi Seremonial

Daun Ubi Tumbuk Jadi Primadona Rakernas APEKSI XVIII, Airin Rico Waas Kenalkan Kuliner Khas Medan ke Seluruh Indonesia

Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri HUT Ke-26 APKASI, Perkuat Sinergi Daerah untuk Indonesia Maju

Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Apresiasi Dedikasi Polri untuk Masyarakat

Bupati Asahan Hadiri Peringatan HUT Ke-26 APKASI di Deli Serdang, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah Lewat Kolaborasi

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 3 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah