Anggaran Besar tapi Kinerja Dikritik DPR, Kepala Bakom Qodari Akui Komunikasi Pemerintah Masih Jadi PR
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkai
POLITIK
JAKARTA –Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi menyetujui Letjen (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2024. Pengesahan ini dilakukan sebagai langkah untuk menggantikan Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengapresiasi kinerja Budi Gunawan selama masa jabatannya. Dalam rapat yang dihadiri oleh para pimpinan DPR, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Rapat ini merupakan bagian dari agenda untuk memberikan pertimbangan atas pengangkatan Kepala BIN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Berdasarkan proses sebelumnya, tim DPR yang terdiri dari pimpinan DPR dan fraksi-fraksi telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra pada 16 Oktober. Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, layak untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Sufmi Dasco, dalam laporannya, menyatakan bahwa keputusan tim DPR dilaporkan dalam rapat paripurna yang sama.
Puan kemudian meminta persetujuan anggota DPR untuk laporan tersebut, yang disambut dengan seruan “Setuju!” dari para anggota dewan. Herindra pun berdiri saat namanya dipanggil setelah pengesahan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Dalam kesempatan yang sama, Puan mengucapkan selamat kepada Herindra dan memberikan pesan agar ia dapat menjalankan fungsi intelijen negara dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Puan juga menyampaikan apresiasi kepada Budi Gunawan atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Pimpinan dan Anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan atas dedikasinya dalam membangun profesionalitas intelijen negara,” ungkap Puan.
Pertimbangan dari DPR ini diambil setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden terkait permohonan pengangkatan Kepala BIN. Dalam surat tersebut, hanya terdapat satu nama yang diajukan untuk menggantikan Budi Gunawan, yaitu Muhammad Herindra.
Nantinya, Herindra dijadwalkan akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Puan menjelaskan bahwa hasil keputusan DPR mengenai pergantian KaBIN akan disampaikan kepada pemerintah, dan pelantikan akan diserahkan kepada pemerintah untuk penjadwalan.
“Setelah disetujui, kami akan berkirim surat kepada presiden terkait dengan persetujuan ini. Terkait pelantikan, tentu saja kami serahkan kepada pemerintah kapan akan dilantiknya,” pungkas Puan.
Dengan pengesahan ini, harapan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Intelijen Negara ke depan diharapkan dapat terwujud di bawah kepemimpinan Muhammad Herindra.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkai
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolahsekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung S
PERISTIWA
JAKARTA Pengusaha Jhon LBF menepati janjinya membantu presenter Ruben Onsu yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan pengge
ENTERTAINMENT
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu di
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Masjid H. Agung
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pengembangan transportasi massal sebagai bagian dari upaya memp
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan memperkuat kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Dat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi sepanjang Agustus 2026. Putusan
HUKUM DAN KRIMINAL