DPRD Ketok Palu! Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Resmi Jadi Perda Tanjungbalai

"Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah menerima seluruh hasil pembahasan Badan Anggaran dan menyetujui Ranperda tersebut sebelum selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Fadly, Pemko Tanjungbalai akan terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan agar selaras dengan target RPJMD dan RKPD serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Melalui pengesahan Perda tersebut, DPRD berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat efektivitas pembangunan, serta menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Usai agenda pengambilan keputusan, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembahasan pendapat akhir fraksi DPRD terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (dh)

Presiden Israel Isaac Herzog Ingin Berdamai dengan Arab Saudi: Itu Impian Saya

Update Harga Bahan Pokok: Cabai Masih Mahal, Berapa Harga Beras dan Telur Hari Ini?

Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp17.983 per Dolar AS, Ini Penyebabnya

IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.092, Saham Big Caps AMMN hingga TPIA Tertekan

Emas Antam Anjlok Hari Ini, Harga 1 Gram Turun Jadi Rp2,606 Juta

Bupati Asahan Dorong Sinergi PKK dan OPD, Minta Program Pemberdayaan Keluarga Berjalan Maksimal