DPR RI Terima Surat Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN dari Presiden Jokowi

JAKARTA -Dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan bahwa dewan telah menerima surat resmi dari Presiden Joko Widodo terkait permohonan pertimbangan untuk pemberhentian dan pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Surat tersebut diterima pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Puan menjelaskan, “Pimpinan dewan telah menerima surat Presiden RI nomor R 51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara atau BIN.” Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I tahun 2024-2025.

Proses Fit and Proper Test

Biasanya, proses fit and proper test untuk calon kepala BIN dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI. Namun, hingga saat ini, alat kelengkapan dewan tersebut belum terbentuk, sehingga DPR RI memutuskan untuk membentuk tim khusus guna membahas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan.

“Rapat konsultasi memutuskan untuk membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon kepala BIN,” imbuh Puan.

Anggota Tim Khusus

Tim khusus ini terdiri dari anggota dari berbagai fraksi di DPR, dengan susunan sebagai berikut:

Fraksi PDIP: Utut Adianto, Said Abdullah, Dolfie O.F.P Fraksi Golkar: Muhammad Sarmuji, Muktarudin, Sari Yuliati Fraksi Gerindra: Budi Satrio Djiwandono, Bambang Hariadi, Endipat Wijaya Fraksi Nasdem: Martin Manurung, Amelia Anggraini Fraksi PKB: Jazilul Fawaid, Muhammad Rano Al Fath Fraksi PKS: Jazuli Juwaini, Sukamta Fraksi PAN: Putri Zulkifli Hasan, Nazzarudin Dek Gam Fraksi Demokrat: Eddy Baskoro, Hinca Pandjaitan

Puan juga mengonfirmasi bahwa tim ini akan mulai bekerja pada hari Rabu, 16 Oktober 2024. “Tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang akan dilaksanakan esok hari,” katanya.

Persetujuan Paripurna

Sebelum penutupan rapat, Puan meminta persetujuan dari seluruh peserta rapat terkait pembentukan tim DPR RI. Setelah mendengarkan pendapat dari anggota dewan, seluruh peserta menyetujui pembentukan tim tersebut. Puan pun mengetok palu tanda pengambilan keputusan.

Proyeksi Calon Kepala BIN

Nama Budi Gunawan disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Prabowo sebagai Menko Polkam, bukan sebagai Kepala BIN. Posisi Kepala BIN baru diperkirakan akan diisi oleh Muhammad Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Herindra juga telah menghadap Prabowo bersama calon menteri lainnya.

Dalam perkembangan ini, publik menunggu langkah selanjutnya dari DPR RI dan keputusan final terkait pengangkatan Kepala BIN yang baru. Pengawasan terhadap proses ini diharapkan dapat memperkuat institusi intelijen negara demi keamanan dan stabilitas nasional.

(N/014)