KPK Rilis Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Indeks Nasional Naik ke 71,53

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 pada Rabu (22/1/2025). SPI merupakan salah satu program dari KPK yang bertujuan menekan risiko korupsi serta meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik di Indonesia. Pada 2024, indeks integritas nasional tercatat mencapai angka 71,53, yang mengalami kenaikan kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 70,97.

Kenaikan ini tercatat sebesar 0,56 poin, meskipun masih berada di kategori “kuning” yang menunjukkan status waspada. “Jadi bapak ibu sekalian, kalau boleh saya ulang, kenaikan SPI dari di bawah 70 menjadi 71,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam acara peluncuran hasil SPI di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan.

Pahala menekankan bahwa angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit kemajuan, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk mencapai integritas yang lebih baik di seluruh instansi pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa hasil SPI secara nasional masih berada pada kategori kuning, yang berarti perlu perbaikan lebih lanjut. KPK melibatkan 41 perguruan tinggi negeri (PTN) dalam pelaksanaan dan analisis hasil SPI, bersama dengan 641 instansi yang terdiri dari 94 kementerian/lembaga, 545 pemerintah daerah, dan 2 BUMN.

Total responden yang terlibat dalam survei ini berjumlah 601.453. Proses survei dimulai dengan pengiriman data populasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, dilanjutkan dengan sampling responden dan pengisian kuesioner melalui WhatsApp dan email. Pahala juga menjelaskan bahwa dalam hasil SPI, kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah dibagi dalam kategori besar, sedang, dan kecil, berdasarkan anggaran dan jumlah pegawai.

Kemudian, hasil penilaian dikelompokkan ke dalam kategori warna: merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). Rincian Hasil SPI 2024:

Kementerian:

Tipe besar: Kementerian Keuangan mendapatkan skor tertinggi 78,3 (kategori hijau), sementara Kementerian Perhubungan mencatatkan skor terendah.

Tipe sedang: Kementerian Luar Negeri menempati posisi teratas dengan skor 79,5, sementara Kemenaker berada di posisi terendah.

Tipe kecil: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperoleh skor tertinggi 79,6, sedangkan Kementerian BUMN berada di posisi terbawah.

Non Kementerian:

Tipe besar: Bank Indonesia memperoleh skor tertinggi 78,4, sementara Polri mencatatkan skor terendah 70,9.

Tipe sedang: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan skor tertinggi 80,9, sedangkan Basarnas berada di posisi terendah dengan 74,2.

Tipe kecil: Wantanas mendapatkan skor tertinggi 79,6, sementara KPI berada di posisi terbawah dengan skor 68,2.

Provinsi:

Tipe besar: Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor tertinggi 67,8, sementara Sumatera Utara mencatatkan skor terendah.

Tipe sedang: Provinsi Bali meraih skor tertinggi 68,1, sedangkan Provinsi Riau berada di posisi terendah.

Tipe kecil: Yogyakarta memperoleh skor tertinggi 66,2, sementara Maluku Utara berada di posisi terbawah.

(chirstie)