Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan terkait keputusan Partai NasDem untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Dasco, sikap NasDem ini sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dalam pertemuan dengan Prabowo beberapa waktu lalu.
“Bukan tidak mendapat kursi di kabinet,” ungkap Dasco kepada wartawan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10). Dia menjelaskan bahwa NasDem memilih untuk tidak menempatkan menteri dalam kabinet meskipun mereka akan memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan yang akan datang.
Dasco menekankan bahwa pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo berlangsung dalam suasana yang baik, di mana NasDem secara tegas menyatakan dukungannya tanpa berpartisipasi dalam kabinet. “Jadi memang proses pertemuan itu menyatakan bahwa NasDem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi tidak menempatkan menterinya di kabinet,” jelasnya.
Meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet, Dasco memastikan bahwa NasDem tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo. “Prabowo tidak masalah dengan keputusan itu, dan NasDem sudah langsung mengatakan bahwa mereka akan tetap mendukung,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, juga mengonfirmasi keputusan partainya untuk tidak bergabung dalam kabinet. Dia menyebutkan bahwa NasDem lebih memilih untuk berkontribusi melalui pemikiran dan dukungan politik daripada melalui posisi menteri. “Pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet,” kata Hermawi.
Hermawi menegaskan pentingnya pemikiran NasDem diterima dalam kebijakan pemerintah, dan meskipun tidak masuk kabinet, partainya tetap ingin menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem di DPR RI, Viktor B. Laiskodat, yang menekankan dukungan NasDem terhadap pemerintahan melalui kekuatan 69 anggota DPR yang dimilikinya.
“NasDem akan tetap membantu pemerintahan Prabowo meski tidak masuk dalam kabinet. Dengan 69 anggota DPR di parlemen, kami siap mengawal Prabowo,” ujarnya. Viktor menambahkan bahwa dukungan ini akan tercermin dalam pengawalan visi dan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Keputusan NasDem untuk tidak terlibat dalam kabinet Prabowo-Gibran menimbulkan berbagai reaksi di kalangan politisi dan pengamat politik. Beberapa pihak menganggap langkah ini sebagai strategi cerdas, memungkinkan NasDem untuk tetap berpengaruh tanpa terjebak dalam dinamika politik di kabinet.
Dengan demikian, sementara Prabowo dan Gibran bersiap untuk memimpin, NasDem tampaknya akan tetap menjadi suara penting dalam legislatif, meskipun tidak memiliki posisi formal dalam kabinet.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) bersilaturahmi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya, H. Hasrul H
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar seb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkai
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN