Prabowo Sentil Pengkritik yang Memilih Caci Maki Pemimpin Daripada Dialog, Apa Menurut Aktivis?

JAKARTA -Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan pendapatnya mengenai fenomena caci maki yang dinilai semakin marak di kalangan masyarakat. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa budaya mencaci maki dan menjelek-jelekkan pemimpin adalah budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai sopan santun yang seharusnya dijunjung tinggi di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, pada Kamis (10/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebutkan bahwa ada “segelintir orang” yang memiliki kebiasaan mencari masalah dan mencaci maki, yang menurutnya merupakan indikasi dari ketertutupan hati dan pikiran mereka.

“Di tengah kemajuan demokrasi, kita perlu memahami bahwa kritik terhadap pemimpin harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Budaya caci maki ini tidak mencerminkan budaya kita sebagai bangsa yang beradab,” ujar Prabowo.

Baca Juga:

• Kasus Nikita Mirzani Berlanjut, Rekaman Diduga Ilegal Masuk Tahap Penyidikan
• Polres Asahan Ungkap Penyelundupan 33 Kg Sabu Jaringan Internasional Asal Malaysia

Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari aktivis dan pengamat politik, Syahganda Nainggolan, yang menyarankan agar Prabowo memperjelas siapa yang dimaksud dengan “segelintir orang” tersebut. Syahganda berpendapat bahwa klarifikasi ini penting agar tidak ada kesan bahwa Prabowo berusaha membungkam kritik dan demokrasi yang ada.

“Dengan demikian menjadi jelas apakah Prabowo Subianto benar-benar ingin memberangus tukang caci maki atau sebaliknya malah membungkam demokrasi ke depan,” ungkap Syahganda, yang juga merupakan pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Baca Juga:

• Status Kepengurusan Komite SMA Negeri 1 Tanjung Tiram Dipertanyakan Wali Murid, Ini Penjelasannya
• Baru Muncul Usai Lima Hari Bebas, Tom Lembong: Banyak Tekanan yang Ditahan

Syahganda menambahkan, situasi politik Indonesia saat ini, yang dipenuhi oleh praktik korupsi dan kekuasaan, memunculkan gerakan oposisi yang lebih militan. Ia mengingatkan bahwa jika Prabowo berupaya menghilangkan suara-suara oposisi, hal itu bisa membawa Indonesia kembali ke budaya otoritarianisme, mirip dengan era kepemimpinan Sukarno, Suharto, dan bahkan Jokowi.

“Prabowo perlu menyadari bahwa kritik dan oposisi merupakan bagian penting dari demokrasi. Jika dia ingin membangun bangsa yang lebih baik, maka semua suara harus didengar, bukan justru ditekan,” tegasnya.

Syahganda juga mengapresiasi Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya mengingatkan Prabowo agar tetap terbuka pada kritik dari masyarakat. “Dengan berkembangnya oposisi, fungsi kontrol sosial yang hilang akan diisi oleh kalangan civil society,” ujarnya.

Pernyataan Prabowo ini diharapkan bisa membuka dialog lebih luas mengenai pentingnya sopan santun dalam berpolitik, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat untuk bersuara. Banyak pihak menunggu langkah konkret Prabowo dalam menanggapi tantangan ini dan bagaimana dia akan memfasilitasi suasana politik yang sehat dan demokratis di masa mendatang.

Sementara itu, para pendukung Prabowo berharap bahwa mantan Menteri Pertahanan ini dapat menjaga keseimbangan antara mendengarkan kritik dan tetap pada prinsip-prinsip sopan santun yang diharapkan oleh masyarakat. Ke depan, publik akan terus mengamati bagaimana sikap dan tindakan Prabowo dalam menjalankan kepemimpinannya pasca pemilihan presiden.

(N/014)