MEDAN — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan positif.
Hingga 28 Juli 2026, realisasi PAD Sumut tercatat telah melewati separuh dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD saat ini telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari total target sebesar Rp6,967 triliun.Baca Juga:
"Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%," ujar Sutan, Kamis (30/7/2026).
Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah serta retribusi daerah yang berhasil dihimpun hingga akhir Juli 2026.
Dari sektor pajak daerah, sejumlah penerimaan menunjukkan tren peningkatan.
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60 persen dari target, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 43,88 persen.
Adapun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mencapai 50,03 persen.
Sementara pajak air permukaan telah mencapai 79,69 persen, pajak rokok 50,06 persen, serta penerimaan dari pajak alat berat dan opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) turut memberikan kontribusi terhadap capaian PAD Sumut.
"Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB," terang Sutan.
Bapenda Sumut terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga tren positif tersebut.
Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Korps Adhyak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran pimpinan. Jabatan Wakapolda Sumatera Ut
NASIONAL
MEDAN Sejumlah jurnalis bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Pos Bloc Kota Medan, Kamis (30/7/2026) sore
PERISTIWA
LABUSEL Seorang anggota Polri aktif berinisial Bripka YML (31) terseret dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar
PEMERINTAHAN
MEDAN Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM menilai semangat utama Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan sekadar memberika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga h
POLITIK
BOGOR Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (A
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal. Setiap tindakan peneg
HUKUM DAN KRIMINAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mempelajari berbagai strategi pembangunan perumahan dari negara lain untuk
NASIONAL
