Pemerintah Aceh Desak Pertamina Benahi Layanan SPBU, Antrean BBM Dinilai Berpotensi Ganggu Fasilitas Umum

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai menjadi salah satu penyebab panjangnya antrean kendaraan hingga mengganggu fasilitas umum di sekitar lokasi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan perbaikan pelayanan harus segera dilakukan agar persoalan antrean BBM tidak berkembang menjadi gangguan sosial di tengah masyarakat.

"Kalau tidak diperbaiki, berpotensi membuat kegaduhan," kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh telah meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina untuk melakukan penertiban sistem pelayanan serta meningkatkan optimalisasi layanan di SPBU mulai Agustus 2026.

Salah satu langkah yang diminta adalah penambahan operator pada dispenser pengisian BBM serta memastikan adanya petugas khusus yang mengatur jalur antrean kendaraan.

"Di antaranya dengan menambah operator di dispenser dan memastikan adanya petugas pengendalian antrean," ujar Nurlis.

Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra.

Evaluasi tersebut juga melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.

Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa salah satu penyebab antrean panjang terjadi karena jumlah petugas pelayanan di SPBU masih terbatas.

Nurlis menjelaskan, dalam satu dispenser SPBU terdapat empat nozzle atau selang pompa, namun pelayanan hanya dilakukan oleh satu atau dua petugas.

Petugas tersebut harus menangani berbagai proses sekaligus, mulai dari pemeriksaan QR Barcode Subsidi Tepat Guna, pengecekan nomor polisi kendaraan, pengisian BBM hingga proses pembayaran.

"Menurut temuan tim Pak Robby, di setiap dispenser (yang ada di SPBU) ada empat nozzle atau selang pompa, namun hanya ada satu atau dua petugas yang melayani proses cek QR Barcode Subsidi Tepat Guna, nomor polisi, pengisian BBM sampai pembayaran. Inilah salah satu penyebab antrean," katanya.

Karena kondisi tersebut, Teuku Robby Izra menyampaikan keberatan langsung kepada pihak SAM Retail Pertamina dalam rapat bersama yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, pada 23 Juli 2026.

Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina berjanji akan melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan di setiap SPBU.

Selain masalah pelayanan, Pemerintah Aceh juga menemukan terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan antrean BBM terjadi.

Pertama adalah faktor supply, yaitu keterlambatan pasokan, keterbatasan armada pengangkutan, serta gangguan cuaca yang memengaruhi distribusi BBM.

Kedua adalah faktor demand atau meningkatnya permintaan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya mobilitas kendaraan, aksi panic buying, kendaraan dari luar daerah, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

Pemerintah Aceh juga menyoroti masih adanya masyarakat mampu maupun kendaraan industri yang menggunakan BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite karena adanya perbedaan harga dengan BBM non-subsidi.

Faktor ketiga adalah kondisi pelayanan SPBU, seperti jam operasional, jumlah dispenser yang terbatas, pelayanan yang lambat, serta distribusi stok yang belum merata.

Meski demikian, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patra Niaga Aceh, ketersediaan stok BBM saat ini masih berada dalam kondisi aman.

Untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan, Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026).

Dalam sidak di SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk, petugas menemukan beberapa kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Di SPBU Lambhuk, tim juga menemukan kondisi berbeda ketika petugas datang.

Sejumlah kendaraan yang sebelumnya berada dalam antrean justru keluar meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah mengirim surat kepada Kepala BPH Migas terkait permintaan tambahan kuota BBM subsidi untuk Aceh.

Surat bernomor 500.10/8664 tersebut menyebutkan tambahan kuota diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk untuk mendukung proses pemulihan akibat bencana hidrometeorologi.

Pemerintah Aceh bersama pihak terkait mendorong sejumlah langkah perbaikan, di antaranya:

- Menambah jam distribusi mobil tangki BBM subsidi serta distribusi pada Sabtu dan Minggu.
- Menyesuaikan jenis dan kapasitas mobil tangki untuk wilayah yang akses jalannya masih terbatas.
- Menambah petugas layanan di setiap dispenser dan mengatur antrean agar tidak mengganggu akses masyarakat.
- Menempatkan petugas khusus di jalur antrean untuk melakukan pemeriksaan QR Code sebelum kendaraan masuk ke area pompa.
- Menetapkan standar waktu pelayanan pengisian BBM melalui SOP pelayanan minimal.
- Menambah petugas pada jam sibuk seperti pukul 06.00–09.00, 11.00–13.00, dan 16.00–19.00.
- Membuat jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan kendaraan pelayanan publik.
- Mengatur jadwal pengisian untuk kendaraan tertentu seperti truk angkutan barang dan kendaraan proyek.

Pemerintah Aceh berharap langkah tersebut dapat memperbaiki pelayanan SPBU, mengurangi antrean panjang, serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.* (ad)

SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

India Bangun 40 Juta Rumah dalam 12 Tahun, Prabowo Tertarik Pelajari Tekniknya

PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,9 Triliun Tahun 2026 Tercapai

Pemprov Sumut Perkuat SP4N Lapor, OPD Diminta Lebih Cepat Tindaklanjuti Aduan Masyarakat

Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan

Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Istana: Guru, Dosen, dan Nakes di Daerah 3T Juga