HMI Binjai Desak Audit Total Retribusi Parkir, Soroti PAD yang Terus Gagal Capai Target

BINJAI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelola retribusi parkir yang dinilai belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). HMI juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi parkir guna memastikan tidak ada persoalan dalam sistem pemungutan maupun pengelolaannya.

Ketua Umum HMI Cabang Binjai, M. Dodi Setiawan Lbs, mengatakan retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD yang dipungut setiap hari dari masyarakat. Karena itu, menurutnya, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Setiap hari masyarakat membayar retribusi parkir. Namun mengapa target PAD dari sektor ini terus gagal dicapai? Dishub harus menjelaskan kepada publik apa penyebabnya. Jangan biarkan masyarakat membangun asumsi sendiri," kata Dodi dalam keterangannya.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Danlanal Sabang Perkuat Benteng Keamanan Maritim Aceh

HMI menyoroti sejumlah pemberitaan yang menyebut realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Binjai dalam beberapa tahun terakhir belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Dodi, target retribusi parkir yang sebelumnya berada di kisaran Rp2 miliar per tahun disebut hanya terealisasi sekitar 49 persen. Bahkan pada Tahun Anggaran 2025, target penerimaan diturunkan menjadi sekitar Rp1,2 miliar, namun realisasinya juga diberitakan belum memenuhi target.

Atas kondisi tersebut, HMI menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar potensi penerimaan daerah dari sektor parkir dapat dimaksimalkan.

Meski demikian, Dodi menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir.

"HMI tidak sedang menuduh telah terjadi penyimpangan. Namun selisih yang terus berulang antara target dan realisasi merupakan fakta yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Audit adalah langkah objektif untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Selain meminta audit, HMI juga mendesak Dishub Kota Binjai membuka berbagai informasi terkait pengelolaan parkir sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang diminta antara lain target dan realisasi retribusi parkir sejak 2022 hingga 2026, daftar titik parkir resmi, jumlah juru parkir yang memiliki surat tugas, mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi, data penggunaan karcis parkir, kerja sama dengan pihak ketiga apabila ada, standar operasional prosedur (SOP), hingga hasil evaluasi pengawasan internal.

HMI juga mempertanyakan langkah konkret Dishub dalam meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD, mengingat aktivitas kendaraan di Kota Binjai dinilai terus meningkat.

"Kami memberikan ultimatum kepada Dishub Kota Binjai agar segera membuka seluruh data tata kelola parkir kepada publik dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jika tata kelolanya memang baik, tidak ada alasan untuk menutup data. Sebaliknya, jika masih ada kelemahan, inilah saatnya dibenahi secara serius," tegas Dodi.

HMI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut organisasi tersebut, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui retribusi parkir merupakan uang publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab serta dipertanggungjawabkan secara terbuka.* (dh)

Kapolda Aceh dan Danlanal Sabang Perkuat Benteng Keamanan Maritim Aceh

Jelang Pelantikan FAHMI UMMI, Wali Kota Tanjungbalai Harapkan Sinergi Perkuat Program Keagamaan dan Pemberdayaan Perempuan

Wagub Aceh Safari ke Dayah di Pidie Jaya dan Bireuen, Perkuat Sinergi Ulama demi Kemajuan Aceh

Bima Arya Sentil Dedi Mulyadi soal Sayembara Begal, Minta Utamakan Patroli dan Penegakan Hukum

Bobby Nasution Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Narkoba dan LGBTQ demi Selamatkan Generasi Muda

Plt Bupati Langkat Sambut MPI Sumut, Kolaborasi Pendidikan, Kesehatan, dan Aksi Sosial Jadi Fokus