Dari 5 Ribu ke 116 Ribu Followers, Begini Cara Pemko Medan Ubah Citra 'Kota Sejuta Lubang

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengoptimalkan media sosial sebagai kanal utama penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Strategi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menginformasikan program pemerintah, tetapi juga membangun narasi berdasarkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan di lapangan.

Salah satu contohnya adalah publikasi rutin terkait perbaikan jalan dan drainase yang dinilai ikut mengubah narasi tentang Kota Medan yang sebelumnya kerap disebut sebagai "kota sejuta lubang".

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Medan Arrahmaan Pane saat menjadi narasumber dalam Uji Kompetensi Wartawan Radio (UKWR) Angkatan 50 dan 51 LPP RRI Korwil XVI yang meliputi RRI Medan, Sibolga dan Gunungsitoli.

Baca Juga:

• Cegah Anggaran Asal Alokasi, Pemko Medan Perkuat Penerapan Analisis Standar Belanja

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna RRI Medan, Rabu (12/8/2026). Turut menjadi narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara Ameriza Ma'ruf Moesa dan Kepala Biro Pengembangan Strategi Bisnis PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kualanamu Rio Eka Putra.

Arrahmaan mengatakan pemanfaatan media sosial menjadi semakin penting seiring perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi.

"Sekarang trennya masyarakat melihat berita hanya dengan handphone. Tren membaca surat kabar sudah jauh ketinggalan. Karena itu, kami fokus mengaktifkan penyampaian informasi melalui media sosial yang ada," ujar Arrahmaan.

Menurutnya, publikasi yang dilakukan secara konsisten membuat masyarakat dapat mengetahui dan melihat pekerjaan pemerintah secara lebih langsung.

Dinas Kominfo Medan juga memberikan pendampingan kepada jajaran Pemko Medan dalam membuat konten, mulai dari penyusunan narasi, pengambilan foto hingga produksi video.

Arrahmaan menekankan informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak cukup hanya berupa dokumentasi kegiatan. Setiap konten harus memberikan informasi yang utuh dengan menerapkan prinsip 5W+1H.

Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, siapa yang terlibat, lokasi kegiatan hingga hasil yang dicapai.

"Karena kita perlu menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita kerjakan, siapa yang datang, di mana kegiatannya dan hasilnya apa," jelasnya.

Dalam sesi diskusi, Arrahmaan juga menjawab pertanyaan peserta UKWR mengenai cara Pemko Medan menghadapi komentar masyarakat di media sosial.

Ia mengatakan tidak semua komentar harus ditanggapi. Kritik yang hanya bernada negatif tanpa menyertakan persoalan konkret biasanya tidak direspons.

Namun, komentar yang disertai aduan jelas menjadi perhatian dan dapat langsung diteruskan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Arrahmaan mencontohkan laporan warga mengenai lampu jalan yang mati di lingkungan tertentu.

Ketika laporan tersebut masuk melalui media sosial, pihaknya mengambil tangkapan layar laporan dan meneruskannya kepada Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang berwenang.

"Biasanya langsung saya screenshot dan kirimkan ke Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang. Saya sampaikan langsung kepada kepala dinasnya, dan biasanya dalam 1–2 hari pengerjaan langsung dilakukan," ujar Arrahmaan.

Menurutnya, kecepatan dalam merespons dan menindaklanjuti aduan turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap kanal media sosial resmi Pemko Medan.

Hal tersebut, kata Arrahmaan, terlihat dari pertumbuhan jumlah pengikut akun Instagram Pemko Medan.

"Saat awal saya menjabat sebagai Kadis Kominfo, pengikut Instagram Pemko Medan hanya sekitar 3.000 hingga 5.000. Sekarang, alhamdulillah sudah mencapai 116.000 pengikut," katanya.

Arrahmaan menyebut pertumbuhan tersebut berlangsung secara organik tanpa pembelian pengikut.

Pertumbuhan jumlah followers dinilai tidak terlepas dari semakin aktifnya publikasi kegiatan Pemko Medan serta kolaborasi konten antara berbagai perangkat daerah dengan akun resmi pemerintah kota.

Dengan strategi tersebut, Dinas Kominfo Medan berharap media sosial tidak hanya menjadi tempat menyampaikan informasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Publikasi pembangunan yang dilakukan secara konsisten sekaligus diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai program dan pekerjaan pemerintah yang sedang berjalan di berbagai wilayah Kota Medan.

Bagi Pemko Medan, pengelolaan media sosial menjadi bagian dari strategi komunikasi publik agar informasi mengenai pembangunan dapat diterima masyarakat secara lebih cepat, mudah dan transparan.* (dh)

Pemprov Sumut Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Lewat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Pemko Medan Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, Perkuat Keterbukaan Informasi dan Cegah Sengketa Publik

Wali Kota Tebing Tinggi Akui Tunjuk Keponakan Jadi Plt Kabid Kominfo, Terungkap di Sidang OTT

Pemprov Sumut Perkuat SP4N Lapor, OPD Diminta Lebih Cepat Tindaklanjuti Aduan Masyarakat

Videotron Melawi Tampilkan Tayangan Tak Pantas, Pemkab Ungkap Dugaan Sistem Disusupi

DWP Unit Diskominfo Sumut Resmi Dibentuk Kembali, Siap Aktif Dukung Program Kerja dan Kesejahteraan Anggota