Imran juga menyebut pihaknya akan meminta Pemerintah Provinsi Aceh memberikan asistensi kepada Pemkot Subulussalam dalam mempercepat proses pemulihan permanen.
Memasuki triwulan ketiga 2026, Satgas PRR meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola anggaran segera mempercepat tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan, kontrak hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.
Tambahan TKD tersebut ditegaskan harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran tidak diperbolehkan digunakan untuk membayar utang, menutup defisit, maupun kepentingan lain di luar program pemulihan.
"Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah," tegas Imran.
Dengan percepatan tersebut, Satgas PRR berharap tambahan anggaran Rp84,93 miliar tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen APBK, tetapi segera diwujudkan menjadi pembangunan dan pemulihan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Subulussalam.* (dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan pemerintahan dan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Ja
NASIONAL
SIMALUNGUN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan serta menerapkan nilainilai Pancas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memulai pembangunan 1.000 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Medan. Pembang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi kepada Kepala Lingkungan (Kepling) Lingkungan 3, Kelurahan Harjosari
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat tidak menjadikan Hari Kesaktian Pancasila hanya sebagai kegiatan sere
PEMERINTAHAN
SLAWI Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP) Kabupaten Tegal meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Te
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memutus 679 perkara dari total 763 perkara upaya hukum banding yang diterima hingga 30 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan kekhawatiran terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Ka
NASIONAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Timur Tumanggor mendorong Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan
PENDIDIKAN
