Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Kota Medan menggelar gotong royong serentak di 21 kecamatan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menangani sejumlah persoalan, terutama drainase dan wilayah yang rawan banjir.
Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan gotong royong sebenarnya rutin dilakukan setiap pekan.Baca Juga:
Namun, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, kegiatan tersebut digelar secara serentak di seluruh kecamatan dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI.
"Hari ini kita kembali gotong royong seperti biasa. Setiap minggu kita lakukan. Namun hari ini berbedanya adalah kita melaksanakannya bersama-sama 21 kecamatan," ujar Wali Kota Medan Rico Waas usai gotong royong dan Sapa Warga di Kecamatan Medan Denai, Sabtu (15/8/2026).
Rico mengatakan gotong royong serentak tersebut juga menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, kegiatan di masing-masing kecamatan dipusatkan pada sejumlah titik yang memiliki persoalan drainase serta kawasan yang rawan mengalami banjir.
"Jadi kita coba lakukan menyapa juga ke kecamatan-kecamatan lain, dipimpin oleh para camat untuk melaksanakan gotong royong di wilayahnya masing-masing. Dalam rangka menyambut 17 Agustus ke-81, kita menyemarakkan untuk menggerakkan masyarakat setempat kita, wilayah-wilayah kita, membersihkan daerahnya sebagai Gerakan Indonesia Asri," kata Rico.
Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Pemerintah kota juga mendorong masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan agar persoalan seperti genangan air dan saluran drainase yang tersumbat dapat ditangani bersama.
Selain gotong royong, Rico bersama jajaran Pemkot Medan juga menggelar kegiatan Sapa Warga.
Program tersebut menjadi sarana pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL