”Gaji Kami Seperti Uang Jajan Anak Raffi Ahmad Selama Tiga Hari” Ujar Hakim Kepada Pimpinan DPR!

JAKARTA –Asosiasi Hakim Indonesia (AHI) melakukan audiensi dengan pimpinan DPR hari ini untuk menyampaikan keluhan serius mengenai kondisi keuangan mereka. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR, para hakim mengungkapkan bahwa gaji mereka tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Perwakilan AHI, Rangga, menjelaskan bahwa hakim yang baru diangkat hanya menerima pendapatan bersih sekitar Rp 12 juta. Angka ini terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta. “Gaji kami saat ini bisa jadi seperti uang jajan Rafathar selama tiga hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis, Raffi Ahmad. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, orang tua,” ucap Rangga di hadapan pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Syamsurizal.

Rangga menegaskan bahwa dengan tanggung jawab besar yang diemban sebagai hakim, gaji tersebut jelas tidak mencukupi. “Untuk dibagi-bagi ke keluarga saja tidak cukup. Setengah dari penghasilan kami harus diberikan untuk biaya sekolah anak, makan sehari-hari, sedangkan setengah lagi hanya berkisar 6 sampai 7 juta yang kami pegang,” terangnya.

Kondisi ini membuat para hakim merasa tertekan, terutama terkait mobilitas mereka dalam menjalankan tugas. “Kalau kami pakai motor, rentan sekali. Jika diserempet pihak berperkara, bisa mati konyol. Kami lebih memilih untuk ambil kredit mobil, meskipun bukan yang mewah,” jelas Rangga, menambahkan bahwa mereka pun ingin memiliki rumah meskipun sederhana.

“Mobil gak perlu mahal-mahal, yang 100 juta saja, paling mahal 200 juta. Kami bayar DP. Dari 6-7 juta, untuk cicilan saja sudah 2-3 juta, sisanya tinggal 3 juta. Hakim juga ingin punya rumah, tidak perlu megah dan mewah,” tambahnya.

Sebagai bentuk protes, para hakim di seluruh Indonesia telah mulai cuti atau mogok massal sejak kemarin. Rangga menekankan bahwa perjuangan untuk kenaikan gaji ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi demi meningkatkan kualitas keadilan di Indonesia. “Kualitas keadilan sangat bergantung pada kesejahteraan kami. Tanpa kesejahteraan yang layak, bagaimana kami bisa bekerja dengan fokus dan profesional?” ujarnya.

Sementara itu, pimpinan DPR menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut dan berjanji untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait, termasuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam suasana yang penuh harapan dan tantangan, para hakim berharap bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dapat segera terwujud, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai penjaga keadilan dengan lebih baik.

(N/014)