Mahkamah Agung: Sri Mulyani Telah Setujui Kenaikan Gaji Hakim Sebelum Cuti Massal

JAKARTA -Mahkamah Agung (MA) telah merespons kabar gaji pokok hakim yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebelum cuti massal yang dijadwalkan berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia mencatat bahwa ada 1.730 hakim yang berencana ikut serta dalam aksi ini.

Juru Bicara MA, Suharto, mengonfirmasi bahwa informasi mengenai kenaikan gaji pokok hakim sudah diterima. Namun, ia menjelaskan bahwa proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung masih dalam tahap penyelesaian.

“Kami telah mendapatkan informasi bahwa persetujuan prinsip untuk kenaikan gaji pokok sudah ada,” kata Suharto kepada Tempo melalui aplikasi pesan, pada Jumat, 4 Oktober 2024. Ia menambahkan bahwa persetujuan tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, yang telah ditandatangani oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Muhammad Tanziel Aziezi, menyatakan bahwa perubahan ketiga PP Nomor 94 Tahun 2012 diperkirakan akan disetujui oleh Kementerian Keuangan, sehingga gaji pokok hakim dapat meningkat. “Ada kabar bahwa sebelum tanggal 7, revisi PP tersebut sudah akan dirilis,” kata Azhe saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Namun, Azhe tidak dapat memastikan berapa besar kenaikan gaji hakim setelah revisi PP tersebut. Sumber yang mengetahui informasi tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui besaran kenaikan gaji hakim dan tinggal menunggu tanda tangan Sri Mulyani setelah kunjungannya ke Amerika Serikat.

Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Yasardin, menjelaskan bahwa MA telah membahas usulan kenaikan gaji pokok dan tunjangan hakim dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hasil pembicaraan tersebut kemudian diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Yasardin menyebutkan bahwa kisaran kenaikan gaji pokok berada di antara 8 hingga 15 persen, sedangkan tunjangan hakim diperkirakan akan meningkat antara 45 hingga 70 persen. “Kenaikan ini dianggap layak oleh Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menentukan besaran akhirnya,” ungkap Yasardin.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, menambahkan bahwa Ditjen Anggaran Kemenkeu sedang meninjau usulan kenaikan gaji pokok dan tunjangan para hakim. Proses ini akan diselaraskan dengan usulan lain berdasarkan prinsip keseimbangan. “Nanti akan dipaparkan kepada Ibu Menkeu untuk mendapatkan arahan sesuai dengan ketentuan dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait,” jelas Prastowo.

Seiring dengan proses ini, para hakim dan pengamat hukum terus mengikuti perkembangan dengan harapan bahwa kenaikan gaji akan memberikan dorongan positif bagi kinerja dan independensi peradilan di Indonesia. Dengan aksi solidaritas yang direncanakan, para hakim menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan dan pengakuan atas peran penting mereka dalam sistem hukum negara.

Sementara itu, dengan pelaksanaan cuti massal yang semakin dekat, banyak pihak berharap bahwa keputusan mengenai kenaikan gaji akan segera ditetapkan, sehingga para hakim dapat menjalankan tugas mereka dengan semangat yang lebih besar.

(N/014)