Pemkab Batu Bara Perketat Data Penerima Bansos, Wabup Minta Bantuan Warga Mampu Diputus

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Rabu, 26 Agustus 2026.

Rakor tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran.

Rakor dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Kepala BPS Batu Bara, Pj. Sekda Batu Bara, Kepala Dinas Sosial P3A Muliadi, para camat, kepala desa, lurah, pendamping PKH, serta operator data.

Baca Juga:

• PT UOI Gelontorkan Investasi US$155 Juta di KEK Sei Mangkei, Wagub Sumut: Harus Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan dalam penyaluran bansos, mulai dari pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kendala pendataan di lapangan, hingga penyusunan langkah bersama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal meminta seluruh pihak menyatukan niat dan persepsi dalam membenahi data penerima bantuan.

Menurut dia, perbaikan data penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen penuh memastikan seluruh bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja keras, integritas, serta sinergi yang kuat dari kita semua," tegas Syafrizal.

Syafrizal juga menyoroti temuan mengenai penyaluran bantuan yang dinilai belum tepat sasaran.

Ia meminta petugas pendataan mulai dari tingkat desa hingga Dinas Sosial segera melakukan pembaruan data.

Menurut dia, bantuan sosial harus dihentikan bagi keluarga yang kondisi ekonominya sudah mampu.

Sebaliknya, keluarga tidak mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan harus segera dimasukkan dalam pendataan.

"Sering kali saat berkunjung ke desa-desa, kami menerima laporan bahwa masih ada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Saya tegaskan kepada seluruh petugas, segera putuskan bantuan bagi keluarga mampu atau kaya yang selama ini masih menerima, dan langsung data keluarga tidak mampu yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan," ujarnya.

Selain pembenahan data, Syafrizal meminta program penempelan stiker di rumah penerima bantuan sosial tetap dilanjutkan.

Ia membantah anggapan bahwa penempelan stiker tersebut melanggar hak asasi manusia.

"Tetap lanjutkan penempelan stiker bantuan sosial di rumah penerima PKH dan bansos lainnya. Tidak ada penempelan stiker yang melanggar HAM. Justru yang melanggar HAM adalah ketika orang mampu atau kaya malah menerima bansos yang bukan haknya," tambah Syafrizal.

Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan dan penyaluran bansos bekerja secara jujur dan ikhlas.

Menurut dia, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar hak masyarakat miskin tidak terabaikan.

Rakor tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah daerah menargetkan penyaluran PKH dan Program Sembako berjalan lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkeadilan.* (ad)

PT UOI Gelontorkan Investasi US$155 Juta di KEK Sei Mangkei, Wagub Sumut: Harus Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat

QRESTO Jadi Senjata Baru Pemko Medan Awasi Pajak Restoran dan Tekan Kebocoran PAD

Siap-siap Beli LPG 3 Kg Bakal Diatur Pakai Sistem Desil, Nggak Bisa Asal Comot Lagi

'Pemerintah Tidak Akan Membiarkan Saudara Sendiri!' Prabowo Janji Bangun Kembali NTT Kabupaten demi Kabupaten

Dari 75 Persen ke 37 Persen: Membaca Tren Kepercayaan Publik pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bukan Sekadar Naikkan Suku Bunga, Destry Damayanti Ungkap Strategi Bauran Kebijakan Jinakkan Inflasi Tanpa Korbankan Ekonomi