Realisasi TKD Sumut Baru 17,55 Persen, Bobby Nasution Ungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara.

Hingga akhir September 2026, realisasi pemanfaatan dana tersebut baru mencapai 17,55 persen.

Bobby mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berulang kali meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pemanfaatan TKD, terutama untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Baca Juga:

• KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026

"Kemarin kami sebenarnya sudah menyampaikan, pertama tentu kita minta percepatan realisasi pemanfaatan TKD," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/9/2026) siang.

Menurut Bobby, sebagian besar dana TKD yang dikembalikan untuk Sumut dialokasikan bagi pekerjaan fisik.

Karena sebelumnya tidak ada penganggaran untuk pembangunan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan ulang.

"Yang kedua ini juga sering kami sampaikan, bukan membela, tapi menginformasikan yang ada di lapangan, di atas 50 persen TKD yang dikembalikan itu kebanyakan untuk fisik. Persoalannya dipertanyakan kenapa lambat, kan sebelumnya tidak ada penganggaran," ucapnya.

Bobby menjelaskan rendahnya realisasi tidak terlepas dari proses perencanaan yang harus dilakukan pemerintah daerah setelah dana TKD dialokasikan untuk penanganan pascabencana.

"Sebelumnya kan tidak ada rencana pembangunan di situ. Ketika TKD dikembalikan, semua daerah harus membuat perencanaan ulang lagi. Estimasi waktu biasa perencanaan, tender segala macam saja sudah makan waktu dua bulan. Pada pelaksanaannya ini pasti akan memakan waktu lagi," ujar Bobby.

Meski demikian, Bobby meminta proses perencanaan dibuat lebih sederhana dan efisien agar pemanfaatan dana dapat dipercepat.

Ia juga menyebut koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses realisasi anggaran.

"Kami juga minta persoalan perencanaan ini bisa lebih disederhanakan lagi. Kemudian yang ketiga biasanya permasalahannya antara eksekutif sama legislatifnya," tuturnya.

Bobby mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar menggunakan dana TKD sesuai peruntukannya.

Dana tersebut diberikan untuk mendukung penanganan dampak bencana, bukan untuk kebutuhan lain di luar tujuan tersebut.

"Dan sudah diingatkan uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan, bukan dari pajak. Jadi, begitu itu ditambahkan ke anggaran, murni uangnya itu untuk bencana. Tidak boleh untuk bangun rumah dinas, tidak boleh untuk beli kendaraan dinas. Jadi tolong jangan ada hal-hal seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melaporkan realisasi pemanfaatan dana TKD untuk Sumatera Utara hingga akhir September 2026 baru mencapai 17,55 persen.

Dari total anggaran sebesar Rp6,34 triliun, dana yang telah terealisasi masih berada di bawah seperlima dari keseluruhan anggaran.

Pemerintah daerah di Sumatera Utara kini didorong mempercepat proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan agar dana TKD dapat segera dimanfaatkan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.* (mi/ad)

KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026

Bapenda Sumut dan Bank Sumut Hadirkan KMG MERDEKA, ASN Bisa Cicil Pajak Kendaraan hingga 12 Bulan Tanpa Bunga

Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Perbarui Data Blankspot, Pastikan Pembangunan Internet Tepat Sasaran

Pemprov Sumut Dorong Revisi UU SPPN, Minta Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Disinkronkan

Layani hingga 300 Pasien per Hari, Puskesmas Helvetia Medan Direhabilitasi Total

Akhiri Banjir Setinggi Dada! Rico Waas Tinjau Proyek Drainase Raksasa 670 Meter di Medan Helvetia