Sentil OPD di Paripurna APBD 2027, DPRD Medan Desak Pangkas Acara Seremonial & Kembalikan Uang ke Rakyat

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi memberikan catatan agar anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Para fraksi menyampaikan sejumlah masukan terkait arah kebijakan anggaran, mulai dari penanganan banjir, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, transportasi hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen politik anggaran yang berasal dari uang rakyat dan harus dikembalikan kepada masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan yang nyata.

Baca Juga:

• Ogah Sekadar Bagi-bagi Bansos, DPRD Medan Dorong Revisi Perda Kemiskinan demi Kemandirian Warga

Gerindra meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran, mulai dari besaran anggaran, tujuan penggunaan, output yang dihasilkan hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah," kata Dame.

Fraksi Gerindra juga meminta Pemko Medan mengevaluasi kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut meminta agar penghematan tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penanganan banjir, Gerindra meminta keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran. Indikatornya harus terlihat dari jumlah titik banjir yang berhasil ditangani dan besaran anggaran yang digunakan.

Hal serupa diminta dalam program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.

Gerindra juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan agar anggaran tidak hanya menghasilkan pembangunan gedung maupun fasilitas, tetapi mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan.

Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilan program diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik serta kontribusinya dalam mengurangi kemacetan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Muslim menilai penyusunan APBD 2027 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta kesejahteraan publik.

Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara PAD diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun.

Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemko juga diminta mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,1 triliun atau meningkat 2,29 persen dibanding APBD 2026 juga menjadi perhatian. Demokrat meminta efisiensi belanja tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demokrat turut meminta penjelasan mengenai perubahan alokasi sejumlah OPD dari KUA-PPAS yang telah disepakati, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya air, bina marga, perumahan, sosial, perhubungan dan ketenagakerjaan.

Fraksi tersebut juga menyoroti pelayanan sejumlah OPD yang dinilai masih belum maksimal, termasuk dari sisi keramahan aparatur ketika berhadapan dengan masyarakat.

"RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat," tegas Fraksi Demokrat.

Sementara Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027. Aspirasi itu antara lain terkait perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan serta bantuan sosial yang tepat sasaran.

NasDem juga meminta perhatian terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil di Kota Medan yang menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.

Di sektor kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari status kepesertaan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan saat membutuhkan.

NasDem menyoroti persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, antrean pasien di IGD hingga keterbatasan ICU yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Seluruh masukan diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Rico Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Kota Medan 2027.* (dh)

Ogah Sekadar Bagi-bagi Bansos, DPRD Medan Dorong Revisi Perda Kemiskinan demi Kemandirian Warga

Ketok Palu Pemko & DPRD Tanjungbalai Sepakati Perubahan APBD 2026, Siap Disevaluasi Gubsu

Perubahan APBD 2026 Masuk Pembahasan, Wabup Batu Bara: Buah Pembangunan Harus Dapat Dinikmati Seluruh Masyarakat

Rico Waas Ajukan APBD Medan 2027 Rp7,16 Triliun, Fokus pada 17 Program Prioritas

Sempat Panas Gara-gara Rp123 Miliar, Konflik DPRD-Bupati Tapteng Akhirnya Reda setelah Mendagri Minta Turunkan Ego

Rico Waas Bawa Perubahan Perda Pajak dan Retribusi ke DPRD, Apa Saja yang Berubah?