Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak.
Sebagian kendaraan bahkan ditemukan tidak dilengkapi pelat nomor dan kaca spion.
Temuan itu diketahui saat Rico memimpin Apel Kendaraan Dinas dan Operasional Pemko Medan di halaman Lotte Grosir Medan, Selasa, 6 Oktober 2026.Baca Juga:
Sebanyak 385 kendaraan dari sekitar 5.000 kendaraan dinas dan operasional Pemko Medan dikumpulkan dalam apel tersebut.
Rico kemudian memeriksa kondisi kendaraan satu per satu.
Dalam pemeriksaan itu, Rico langsung menegur pengguna kendaraan yang ditemukan memiliki persoalan administrasi maupun kondisi fisik kendaraan.
"Kenapa pajak kendaraan ini tidak dibayar? Kenapa dibiarkan tanpa plat dan kaca spion?" tegasnya.
Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap, Rico memeriksa berbagai jenis kendaraan.
Pemeriksaan dilakukan mulai dari sepeda motor operasional yang digunakan hingga tingkat kelurahan, mobil operasional kecamatan, hingga kendaraan yang digunakan kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang.
Dari pemeriksaan tersebut, persoalan tidak hanya ditemukan pada sepeda motor. Rico juga memeriksa mobil dinas camat, termasuk bagian kabin, bodi, dan mesin.
Salah satu kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area ditemukan belum membayar pajak.
Menurut Rico, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan.
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK