Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah sehingga setiap persoalan terkait kondisi maupun administrasinya harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pengguna.
"Bagaimana kalau tidak kita periksa hari ini? Persoalan ini bisa sampai bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan, bahkan bisa sampai sepuluh tahun," ujarnya.
Rico mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi.
Selain kelengkapan administrasi, perawatan kendaraan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan juga menjadi perhatian.
"Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi yang mati, secara platnya mati, mungkin pajaknya belum dibayarkan," katanya.
Rico menegaskan kendaraan dinas harus tertib administrasi dan dalam kondisi terawat. Kendaraan juga hanya boleh digunakan oleh pihak yang berhak.
Ia mengingatkan kendaraan milik pemerintah tidak boleh dipindahtangankan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
Rico meminta seluruh OPD segera memeriksa kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan aset kendaraan dinas dapat segera diselesaikan dan tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hari ini, ini baru 385. Kami minta seluruh OPD untuk mengecek semuanya. BKAD tugasnya di beberapa waktu ke depan untuk mengecek secara keseluruhan," katanya.
Apel kendaraan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan menertibkan pengelolaan aset pemerintah, termasuk memastikan kendaraan operasional memenuhi ketentuan administrasi dan digunakan sesuai peruntukannya.* (ad)
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK