PDIP Wacanakan Hak Angket DPR Usut Ijazah Gibran: Bidik Dugaan Cacat Hukum Hingga Isu Impeachment
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
BINJAI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk memperkuat pengelolaan sampah yang memerlukan penanganan khusus. Sosialisasi digelar di Aula Kantor DLH Kota Binjai, Jalan Sibolga Nomor 5, Kecamatan Binjai Selatan, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Plt Kepala UPTD TPA dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Binjai Muhammad Adarsyah sebagai narasumber, didampingi Penyuluh Lingkungan Hidup Muda Debby Lestari.
Sosialisasi turut dihadiri perwakilan TK Negeri Pembina 1, SMA Negeri 5 Binjai, Polsek Binjai Selatan serta sejumlah pihak terkait.Baca Juga:
Dalam pemaparannya, Adarsyah menjelaskan pengelolaan sampah spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2024.
Menurutnya, sampah spesifik merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
Jenis sampah tersebut antara lain sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, hingga sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
Adarsyah mengatakan pembangunan FPSS ditujukan untuk menyediakan sarana pemilahan dan pengumpulan sampah spesifik secara terpadu sehingga potensi pencemaran lingkungan dapat ditekan.
"Tujuannya untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, menangani sampah B3 secara aman, mengontrol dampak pencemaran, serta mendukung keberlanjutan lingkungan," kata Adarsyah.
Dia menjelaskan pengelolaan di FPSS nantinya dilakukan secara bertahap. Sampah berasal dari sumber, kemudian dipilah melalui dropbox sampah spesifik sebelum diangkut menuju Gedung FPSS.
Selanjutnya, sampah tersebut akan dikirim ke tempat pengelola limbah B3 yang resmi.
Adarsyah mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah spesifik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal.
"Melalui sosialisasi ini kami ingin menyamakan persepsi dan membangun sinergi dengan semua pihak. Pengelolaan sampah spesifik memerlukan kolaborasi agar lebih optimal, aman, dan berwawasan lingkungan," ujarnya.
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK
JAKARTA Bareskrim Polri menerima pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan Wakil
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didakwa melakukan tindak pidana pencuc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran kode
POLITIK