IM57+ Institute Soroti Keanehan Penanganan Kasus Gratifikasi Kaesang di KPK ‘Tumpul’ ?

JAKARTA –IM57+ Institute, sebuah wadah yang terdiri dari eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyoroti adanya kejanggalan dalam cara KPK menangani dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Keanehan ini semakin mencolok saat KPK terlihat lebih agresif dalam menyelidiki kasus-kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat publik lainnya, seperti Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak, dan Andhi Pramono, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, mempertanyakan sikap KPK dalam menanggapi dugaan gratifikasi terkait perjalanan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Praswad menekankan bahwa KPK tampak “tumpul” saat menghadapi dugaan yang melibatkan anggota keluarga Presiden, meskipun seharusnya lembaga tersebut memiliki pendekatan yang konsisten dan komprehensif dalam menangani dugaan gratifikasi.

“Menjadi suatu keanehan ketika adanya perbedaan perlakuan terhadap keluarga Presiden. Apakah KPK sudah tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan?” ungkap Praswad dalam keterangan persnya pada Rabu (18/9).

Praswad mengingatkan bahwa KPK seharusnya tidak asing dengan modus gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara melalui keluarganya. “Modus operandi ini menjadi praktik pemberian gratifikasi yang paling banyak terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. KPK mestinya memahami hal ini dan bertindak tegas,” lanjutnya.

Kaesang Pangarep sendiri telah memberikan penjelasan terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Saat mendatangi Direktorat Gratifikasi KPK pada Selasa (17/9), ia mengklaim bahwa pesawat itu milik temannya dan ia hanya menumpang. “Saya bukan penyelenggara negara, saya datang ke sini sebagai warga negara yang baik. Saya inisiatif untuk mengklarifikasi perjalanan saya,” kata Kaesang. Namun, ia tidak merinci siapa teman yang dimaksud.

Praswad menekankan bahwa penanganan kasus ini seharusnya tidak hanya berakhir pada retorika di media. “KPK harus membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi, tanpa memandang status atau kekuasaan seseorang. Ini adalah saat yang tepat bagi KPK untuk menunjukkan integritas dan independensinya,” tegasnya.

IM57+ Institute berharap KPK dapat melanjutkan penyelidikan ini secara serius dan transparan. Dengan berbagai kejanggalan yang muncul, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akuntabel mengenai penanganan kasus ini.

Sebagai catatan, masyarakat dan pengamat semakin menantikan langkah-langkah konkret dari KPK dalam menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi ini, guna memastikan bahwa tidak ada kesenjangan dalam penegakan hukum, terutama yang menyangkut pejabat publik dan keluarganya.

Dengan perhatian publik yang terus meningkat, bagaimana KPK akan merespons tantangan ini menjadi penting untuk dicermati. Keberanian dan integritas KPK dalam menyelesaikan kasus ini akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini ke depannya.

(N/014)