Mahfud MD Serukan Penegakan Hukum Yang Adil di Indonesia: Cermati Kasus Moon Jae-in dan Hunter Biden

JAKARTA -Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menarik perhatian publik dengan pernyataan tegasnya mengenai penegakan hukum. Dalam episode terbaru podcast “Terus Terang Mahfud MD”, Mahfud mengungkapkan pandangannya mengenai kasus hukum yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Hunter Biden, anak Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Mahfud MD menilai kedua kasus tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang prinsip kesetaraan di hadapan hukum. “Bukan hanya Korea, berita besar pekan ini adalah kasus Hunter Biden. Joe Biden membiarkan anaknya menghadapi ancaman hukuman hingga 40 tahun, dan di Amerika Serikat, hukuman bisa terakumulasi hingga ratusan tahun,” ujar Mahfud dalam podcast yang disiarkan Kamis (12/9).

Eks Menko Polhukam tersebut menekankan bahwa Joe Biden secara konsisten menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum anaknya, Hunter Biden. Hal ini, menurut Mahfud, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa menghiraukan status atau jabatan seseorang.

Hunter Biden menghadapi berbagai tuduhan pidana termasuk penggelapan pajak dan penggunaan senjata ilegal. Tersangka diduga tidak membayar pajak senilai USD 1,4 juta atau sekitar Rp 21 miliar selama periode 2016-2019, meski hidup bergaya mewah. Selain itu, Hunter juga menghadapi tuduhan terkait pengeluaran uang untuk narkoba, gadis pendamping, serta biaya rehabilitasi yang mencapai USD 70 ribu atau sekitar Rp 1 miliar.

Di sisi lain, kasus Moon Jae-in, mantan Presiden Korea Selatan, menarik perhatian setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap. Moon Jae-in diduga memberikan perlakuan khusus kepada menantunya untuk memperoleh pekerjaan di maskapai Thai Easter Jet, yang diduga sebagai balasan kepada seorang politikus. Investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Jeonju mengarah pada dugaan keterlibatan Moon dalam pengangkatan menantunya di posisi tersebut, yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Mahfud MD kemudian meminta Indonesia untuk menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai cerminan dalam penegakan hukum di tanah air. “Kita harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu, seperti yang dilakukan di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hukum harus menjadi instrumen yang bermanfaat, bukan untuk menipu rakyat,” tambahnya.

Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, Mahfud berharap agar momen tersebut dapat menjadi awal dari penegakan hukum yang lebih beradab di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hukum harus diterapkan dengan objektif dan bukan berdasarkan dendam pribadi.

“Membangun keadaban hukum yang seperti itu sebenarnya penting untuk kemajuan bangsa. Hipokrisi dalam penegakan hukum hanya akan menipu rakyat dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita,” ujar Mahfud.

Mahfud MD menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta menolak praktik-praktik hukum yang tidak konsisten. Ia berharap pemerintahan mendatang dapat menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum tanpa melindungi siapapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

Pernyataan Mahfud ini menjadi sorotan karena ia mengingatkan publik dan pemerintah Indonesia tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status atau jabatan seseorang. Ini juga merupakan seruan untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas yang tinggi.

(N/014)