Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA –Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD baru-baru ini membagikan pengalaman pribadinya menggunakan jet pribadi milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui akun Instagram resminya. Dalam postingan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa penggunaan jet pribadi itu bukan untuk tujuan hedonistik atau untuk memamerkan gaya hidup mewah.
Dalam unggahannya di Instagram, @mohmahfudmd, Mahfud menceritakan bahwa dirinya sering kali menggunakan jet pribadi milik JK dalam berbagai kesempatan resmi. Salah satu pengalaman yang diungkapkan adalah saat dirinya diundang untuk memberikan khutbah hari raya di Masjid Almarkaz, Makassar. Mahfud mengungkapkan bahwa pada saat itu, JK sebagai Ketua Pembina Masjid mengantarkan dan menemani dirinya dengan jet pribadi tersebut, serta menyediakan akomodasi hotel.
“Saya sering naik private jet (PJ) milik Pak JK. Saat jadi Ketua MK, saya pernah naik PJ Pak JK Jakarta-Makassar karena diundang khutbah hari raya di Masjid Almarkaz (Makassar). Pak JK sebagai Ketua Pembina Masjid, mengantar dan menemani saya dengan PJ-nya, plus kamar hotel,” tulis Mahfud dalam keterangan foto yang diunggah pada Sabtu pagi.
Mahfud juga menjelaskan bahwa pada November 2022, dirinya turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Palu. Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh KAHMI menyumbangkan berbagai fasilitas seperti gedung, katering, gala dinner, hotel, dan transportasi. Mahfud mengungkapkan bahwa atas usul JK, dirinya ditugaskan untuk berangkat dengan rombongan menggunakan jet pribadi milik JK. Anies Baswedan, salah satu tokoh politik lainnya, juga turut hadir dalam acara tersebut.
“Saat Munas KAHMI di Palu, panitia mengatur segala sesuatunya. Atas usul Pak JK, saya ditugaskan berangkat dengan rombongan PJ Pak JK. Ada juga Pak Anies Baswedan di situ,” ujar Mahfud.
Mahfud menyadari bahwa ada beberapa pihak yang mempertanyakan apakah penggunaan jet pribadi tersebut bisa dianggap sebagai gratifikasi. Dia menegaskan bahwa kunjungannya ke Makassar dan partisipasinya dalam acara KAHMI tidak melibatkan biaya negara, dan bahwa tidak ada unsur pemberian cuma-cuma atau gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi tersebut.
“Tidak ada pemberian cuma-cuma, hedon, atau flexing sama sekali, seperti yang belakangan ini diramaikan. Semua penggunaan jet pribadi milik Pak JK ini dilakukan dalam konteks tugas resmi dan tanpa honorarium sepeser pun,” tambah Mahfud.
Pernyataan Mahfud ini menjadi klarifikasi atas isu yang belakangan ramai dibicarakan mengenai penggunaan fasilitas mewah dalam konteks tugas publik. Mahfud menegaskan bahwa semua pengalaman tersebut adalah bagian dari kegiatan resmi yang dilakukan dengan transparansi dan tanpa melibatkan biaya negara atau unsur gratifikasi.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam. Kenaikan paling mencolok terjadi
EKONOMI