Rapat Kerja Komisi I DPR RI Bahas Anggaran TNI 2025, Prabowo Diwakili Wamenhan

JAKARTA –Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membahas rencana kerja anggaran tahun 2025. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari ini menjadi salah satu agenda penting dalam memastikan kelancaran peralihan anggaran dari pemerintahan yang sedang berlangsung menuju pemerintahan baru yang akan datang.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak dapat hadir karena harus menghadiri acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai gantinya, Prabowo diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono hadir dalam rapat untuk memberikan penjelasan dan menjawab berbagai pertanyaan terkait rencana anggaran mereka.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah F Laksono, mengungkapkan bahwa rapat kerja kali ini fokus pada pembahasan anggaran. “Kita membahas anggaran, bukan isu-isu strategis kali ini. Ini penting karena kita berada di masa peralihan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo,” kata Dave di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Dave, rapat kerja tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa target-target anggaran yang telah diset pada tahun ini bisa diteruskan dengan baik. “Semua mitra-mitra di Komisi kita membahas anggaran dengan fokus pada kesinambungan dari target-target yang sudah ditetapkan. Ini sangat krusial untuk memastikan tidak ada gangguan dalam program-program yang telah direncanakan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dave menegaskan bahwa meski rapat ini lebih berorientasi pada anggaran, isu-isu strategis tetap menjadi bagian dari pembahasan. “Walaupun fokus utama kita adalah anggaran, tetap saja isu-isu strategis terkait dengan pertahanan dan keamanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan ini. Kami ingin memastikan semua aspek terkait dengan pertahanan negara berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh perubahan pemerintahan,” jelasnya.

Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian rapat kerja yang dilakukan Komisi I DPR RI, di mana sebelumnya mereka juga telah menggelar rapat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggaran yang telah direncanakan untuk tahun 2025 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang ada di setiap lembaga.

Dalam rapat tersebut, para pejabat TNI menyampaikan berbagai kebutuhan anggaran mereka untuk mendukung operasional dan program-program yang direncanakan untuk tahun mendatang. Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti hasil rapat ini untuk menyusun rekomendasi dan keputusan akhir terkait anggaran yang akan disetujui.(N/014)