SEMARANG –Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung DPRD Jawa Tengah berujung ricuh ketika polisi menembakkan gas air mata kepada massa aksi. Insiden tersebut terjadi setelah sejumlah pengunjuk rasa mencoba memasuki area gedung DPRD, yang dihalau oleh pihak keamanan.
Pantauan kumparan mengungkapkan bahwa aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika massa berusaha mendekati gedung DPRD. Upaya pengunjuk rasa untuk memasuki area gedung membuat petugas keamanan merasa perlu untuk menggunakan gas air mata sebagai langkah pencegahan.
Kehadiran gas air mata memicu kepanikan di kalangan pengunjuk rasa. Terlihat massa berlarian menjauh dari lokasi, menuju Taman Indonesia Kaya, untuk menghindari efek dari gas air mata. Suasana menjadi sangat chaos, dengan beberapa orang terjatuh dan mengalami kesulitan bernafas akibat gas yang menyebar di udara.
Baca Juga:
Dalam momen tersebut, aksi yang sebelumnya berlangsung kondusif tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Massa yang awalnya berfokus pada pembentangan poster-poster penolakan terhadap RUU Pilkada, kini bergerak menjauh dari gedung DPRD. Sementara itu, beberapa pengunjuk rasa berhasil menjebol gerbang samping gedung DPRD Jateng, menambah kekacauan yang terjadi.
Aksi ini dimulai dengan niat untuk menolak revisi UU Pilkada yang dinilai berpotensi merugikan demokrasi lokal. Pengunjuk rasa membentangkan poster-poster bertuliskan kritik terhadap revisi tersebut di depan kantor DPRD Jawa Tengah. Namun, dengan meningkatnya ketegangan antara massa dan aparat keamanan, situasi semakin sulit dikendalikan.
Baca Juga:
Pihak kepolisian yang berada di lokasi berusaha untuk meredakan situasi dengan menerapkan tindakan tegas, namun upaya tersebut justru memperburuk keadaan. Ketika gas air mata ditembakkan, massa langsung panik dan berlarian ke arah Taman Indonesia Kaya, menjadikan aksi ini semakin sulit untuk dipantau dan dikendalikan.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Gedung DPRD Jawa Tengah masih dalam keadaan tidak stabil. Beberapa pengunjuk rasa melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan bernapas dan rasa tidak nyaman akibat gas air mata. Petugas keamanan masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada tindakan kekerasan lebih lanjut.
Aksi unjuk rasa ini menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses revisi UU Pilkada, serta kekhawatiran bahwa perubahan tersebut dapat berdampak negatif pada demokrasi lokal. Meskipun terjadi bentrok, pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang untuk suara mereka didengar dan agar kebijakan yang dianggap merugikan dapat dibatalkan.
Dengan berlanjutnya ketegangan di lapangan, diharapkan akan ada dialog konstruktif antara pihak keamanan dan massa aksi untuk mencari solusi damai. Demonstrasi ini menunjukkan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dan juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi protes.
(N/014)
bitvonline.comSebuah studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal eBiomedicine mengungkapkan bahwa paparan bahan kimia sintetis ftalat, khus
Kesehatan
JAKARTA Suparta, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) dan terdakwa kasus megakorupsi tata niaga timah, dinyatakan meninggal dunia pad
Nasional
JAKARTA Singkong rebus merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Selain mudah diolah dan mengenyangkan, umbi ini juga kay
Kesehatan
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak yang menuduh
Nasional
bitvonline.comHarga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada Rabu (30/4/2025). Berdasarkan data
Ekonomi
JAKARTA Aliansi Mahasiswa Indonesia melalui Koordinator Nasional, Charles Gilbert, menggelar diskusi publik bertajuk RUU TNI Disahkan Kit
Nasional
MEDAN Benar kata anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan yakni
Hukum dan Kriminal
BITVONLINE.COM Pemerintah Arab Saudi mengumumkan aturan yang sangat ketat terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, yang memuat denda ber
Pemerintahan
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pemerintahan
Sipirok, Tapanuli Selatan Dalam rangka memperkuat pelayanan publik dan mendukung sinergi Polri dengan pemerintah daerah, Kapolda Sumater
Pemerintahan
