Akademisi dan Aktivis 98 Gelar Aksi di Depan MK, Baleg DPR Dituding Membangkang Konstitusi

JAKARTA –Sejumlah massa yang terdiri dari aktivis 98, akademisi, dan pemerhati demokrasi menggelar demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8). Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mengekspresikan protes terhadap keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang memproses revisi Undang-Undang Pilkada secara cepat.

 pukul 10.21 WIB, massa telah berkumpul dengan berbagai atribut dan spanduk yang mengekspresikan tuntutan mereka. Banyak peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam, memperkuat simbolisme perjuangan mereka. Beberapa spanduk dan poster yang dibawa oleh para demonstran bertuliskan slogan-slogan seperti ‘#SaveMK Jangan Begal Demokrasi’ dan ‘#KawalKeputusanMK’.

Demonstrasi ini dilakukan sebagai respons terhadap keputusan Baleg DPR RI yang mempercepat proses revisi UU Pilkada pada Rabu (21/8) lalu, yang dinilai oleh para pengunjuk rasa sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Para peserta aksi memusatkan perhatian mereka di sisi jalan, persis di depan Gedung MK, tanpa menyebabkan penutupan jalan atau kemacetan lalu lintas di Jalan Merdeka Barat.

Dalam orasi yang dipandu oleh orator menggunakan megaphone, massa meneriakkan slogan-slogan seperti ‘Selamatkan Demokrasi, Selamatkan Konstitusi, Turunkan Jokowi’. Teriakan ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap akan merugikan sistem demokrasi di Indonesia.

Beberapa tokoh terkenal turut hadir dalam aksi ini, memberikan dukungan dan memperkuat suara massa. Di antara mereka adalah Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid, Pengamat Eksekutif Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, serta tokoh-tokoh lain seperti Tunggal Pawestri, Sulistyowati Irianto, Ikrar Nusa Bakti, dan Yunarto Wijaya. Kehadiran tokoh-tokoh ini menambah bobot dan dampak dari aksi protes yang berlangsung.

Sementara itu, pihak kepolisian melakukan pengamanan ketat untuk memastikan kelancaran dan keamanan demonstrasi. Hingga berita ini diturunkan, aksi berlangsung damai dengan tidak adanya insiden yang menonjol. Namun, pihak berwenang tetap memantau situasi untuk memastikan bahwa demonstrasi berjalan sesuai dengan peraturan.

Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang lebih luas terhadap revisi UU Pilkada dan kebijakan legislatif lainnya yang dianggap kontroversial. Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan dan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Dengan semakin banyaknya tekanan publik, diharapkan pihak-pihak terkait dapat mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat.

(N/014)