Direktur Bulog Tinjau Penyaluran Banpang di Sumut, Pastikan Distribusi Beras dan Minyak Berjalan Cepat
MEDAN Direktur Keuangan Perum Bulog, Hendra Susanto, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara untu
EKONOMI
JAKARTA –Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengumumkan secara resmi bahwa partainya telah mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di ICE BSD, Tangerang pada Selasa (20/8), menggantikan keputusan sebelumnya yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Langkah ini merupakan bagian dari perubahan strategis PKS dalam menghadapi kontestasi politik di ibu kota.
Ahmad Syaikhu menjelaskan bahwa keputusan untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan dan Sohibul Iman diambil setelah tidak adanya kemajuan dalam mendapatkan dukungan dari partai-partai lain untuk pasangan tersebut. “Betul. Jadi kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Rasyid Baswedan dan Sohibul Iman. Dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru yaitu RK-Suswono,” ujarnya dalam pernyataannya.
PKS sebelumnya memberikan deadline kepada Anies Baswedan untuk memperoleh dukungan dari partai lain sebelum keputusan ini diambil. “Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rasyid Baswedan enggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS,” tambah Syaikhu. Dengan situasi tersebut, PKS akhirnya memutuskan untuk beralih mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
Deklarasi resmi Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dilakukan pada 19 Agustus 2024 di Hotel Sultan, Jakarta. Langkah ini menandai perubahan besar dalam peta politik Pilkada Jakarta, mengingat Ridwan Kamil merupakan salah satu nama besar dalam politik Indonesia saat ini.
Lebih jauh, Ahmad Syaikhu juga mengonfirmasi bahwa PKS kini telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. “Sesuai dengan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11, yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Agustus kemarin, maka PKS sudah menyatakan diri, hasil Musyawarah Majelis Syuro itu memang betul bergabung dalam koalisi,” jelasnya. Bergabungnya PKS dengan KIM Plus ini menambah kekuatan koalisi yang sudah terdiri dari berbagai partai politik, dan diprediksi akan mempengaruhi dinamika dukungan di Pilgub Jakarta.
Perubahan ini menjadi sorotan utama dalam arena politik Jakarta menjelang Pilkada, terutama terkait dengan dampaknya terhadap posisi dan strategi partai-partai yang terlibat. PKS diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan posisi politiknya dan berkompetisi secara efektif dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
(N/014)
MEDAN Direktur Keuangan Perum Bulog, Hendra Susanto, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara untu
EKONOMI
BENER MERIAH Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket sembako serta santunan kepada anak yatim dalam rangka menyam
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea membantah keras isu yang menyebut Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perseteruan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali menjadi sorotan publik. Konflik yang awalnya ber
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pemerintah kembali membahas arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertuj
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Istana Merd
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membantah terlibat dalam kasus dugaan suap impor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL