JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan alasan yang melatarbelakangi penundaan pemberian surat rekomendasi bagi Pilgub Sumatera Utara (Sumut). Dalam keterangan kepada media di kantor DPP Partai Demokrat, AHY mengungkapkan bahwa keputusan tersebut masih menunggu kelengkapan pasangan calon yang akan didukung.
“Kami selalu mempertimbangkan pasangan dari masing-masing kandidat. Kami berupaya agar setiap kali memberikan rekomendasi, itu sudah lengkap satu paket, satu pasang,” tegas AHY pada Sabtu (20/7/2024).
Menurut AHY, keputusan pemberian surat rekomendasi tidak dapat diambil begitu saja. Partai Demokrat melakukan serangkaian pengecekan yang mencakup hasil survei elektabilitas dan kesiapan logistik serta tim di lapangan.
“Kami melihat kemungkinan kemenangan dari hasil survei. Kandidat yang memiliki potensi elektabilitas yang positif dan tren yang baik, tentunya akan menjadi pertimbangan utama bagi kami untuk memberikan rekomendasi,” jelas AHY.
Meskipun begitu, AHY menegaskan bahwa keputusan akhir belum dapat dipastikan sebelum ada kejelasan dan kepastian dari semua faktor yang terlibat. “Kami memahami jika ada beberapa daerah yang masih menunggu kepastian dan komposisinya. Ini adalah proses yang membutuhkan pertimbangan matang,” tambahnya.
Lebih lanjut, AHY juga menekankan bahwa Partai Demokrat tidak hanya memperhitungkan hasil survei dalam menentukan pasangan calon yang akan mereka dukung, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesiapan tim dan dukungan dari partai lain.
“Dalam konteks politik seperti sekarang, tidak hanya elektabilitas yang menjadi penentu, tetapi juga dukungan dari masyarakat dan kelengkapan logistik yang menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan suatu pasangan calon,” paparnya.
Dengan adanya penjelasan ini, AHY berharap masyarakat dan semua pihak terkait dapat memahami bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Partai Demokrat didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif.
(K/09)
SIMALUNGUN Jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean di Kabupaten Simalungun terputus akibat longsor
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial. adsenseIa
Nasional
TAPANULI SELATAN Menanggapi pemberitaan yang menyebut Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) lamban dalam menangani kasus dugaan perusakan pag
Nasional
JAKARTA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali meluluskan doktor baru di bidang
Pendidikan
YOGYAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta yang telah lama menunggak. a
Kesehatan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun yang disita dar
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan uang tunai hasil sitaan sebesar Rp13,2 triliun kepada negara dalam kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah pemerintah daerah
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke73 tahun 2025, Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel),
Nasional
PURWOREJO Kecelakaan tragis terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu (19/10/2025) pagi, ketika sebuah mobil operasional program Ma
Peristiwa
