JAKARTA -Kembali beredar isu terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024, yang kini akan digunakan lagi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak mendatang. Isu ini menjadi perhatian publik setelah adanya evaluasi yang disampaikan oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik, mengenai penggunaan Sirekap dan kewajiban transparansi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Idham Holik menegaskan bahwa KPU memiliki kewajiban untuk mempublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun Sirekap sempat menjadi sorotan dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) karena beberapa perubahan yang memicu kegaduhan, namun KPU tetap akan menggunakan Sirekap dalam Pilkada mendatang.
MK sendiri telah memberikan saran agar pengelolaan Sirekap tidak langsung dipegang oleh KPU untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang siapa lembaga yang sebaiknya bertanggung jawab atas pengelolaan Sirekap agar tujuan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
Baca Juga:
Perdebatan seputar Sirekap mencerminkan pentingnya teknologi dalam proses pemilihan umum dan perlunya keterbukaan serta kesesuaian dengan standar hukum. Publik dan pemangku kepentingan diharapkan terus mengawal proses ini agar proses pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(K/09)
Baca Juga:
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
