Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA -Persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas dengan kontroversi terkait kualitas saksi yang dihadirkan oleh pihak-pihak terkait. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyampaikan pandangannya bahwa saksi yang dihadirkan oleh kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tidak berkualitas. Hal ini memicu tanggapan tajam dari tim hukum Ganjar-Mahfud yang menilai penilaian tersebut tidak pantas dan bahkan menyindir momen tertidur Hasyim dalam salah satu sidang sengketa sebelumnya.
Ronny Talapessy dari tim hukum Ganjar-Mahfud menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Hasyim. Dia menegaskan bahwa penilaian terhadap kualitas saksi seharusnya dilakukan oleh majelis hakim MK, bukan oleh Ketua KPU secara sepihak. Ronny juga mengomentari momen ketiduran Hasyim, menyatakan bahwa hal tersebut mungkin mengganggu pemahaman dan penilaian terhadap keterangan saksi yang disampaikan.
Di samping kontroversi terkait kualitas saksi, Ronny juga menyoroti sejumlah pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hasyim selama menjabat Ketua KPU. Hal ini mencakup keterlibatannya dengan pihak-pihak tertentu, seperti dikenalnya dengan Wanita Emas, yang menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai penyelenggara pemilu.
Di sisi lain, Hasyim sendiri mengungkapkan bahwa hakim-hakim MK tidak begitu tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Hasyim, hal ini menunjukkan bahwa saksi yang dihadirkan tidak berkualitas dan tidak mampu menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas, kualitas, dan proses yang transparan dalam menyelesaikan sengketa politik yang melibatkan lembaga-lembaga negara. Perdebatan ini juga mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan hukum dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran di tingkat yang lebih tinggi.
(K/09)
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari proses pengusutan dugaan k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL