Todung Menuding Pelanggaran Pemilu karena Ambisi Jokowi Menangkan Prabowo

JAKARTA -Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan pandangan tajam terhadap maraknya pelanggaran yang menghiasi gelaran Pemilu 2024. Menurut Todung, fenomena ini tidak lain merupakan hasil dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Todung menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Jokowi telah melahirkan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politisasi bantuan sosial, dan kampanye hitam.

“Seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi, yang kemudian melahirkan abuse of power, koordinasi guna memenangkan paslon nomor urut 2 dalam satu putaran,” tegas Todung Rabu (27/3/2024) .

Baca Juga:

• KPU Pematangsiantar Ajukan Kerja Sama Pendidikan Politik, Wali Kota Wesly Silalahi Sambut Positif
• Jokowi Bantah Tudingan Inisiator Revisi UU KPK, Sebut Itu Hanya Karangan Cerita

Nepotisme yang dipraktikkan oleh Jokowi, menurut Todung, tidak hanya dilakukan secara rapi dan terstruktur, tetapi juga sistematis dan masif. Hal ini membuat gelaran Pemilu seakan hanya menjadi sebuah aksi teatrikal belaka, dengan etika yang diabaikan, anggaran yang habis, dan demokrasi yang dirusak.

“Demi apa semua ini dilakukan? Jawaban hanya satu, untuk memenangkan paslon nomor urut dua dalam satu putaran,” lanjut Todung.

Baca Juga:

• Prabowo: Gibran dan AHY Bisa Bersaing dalam Panggung Politik Nasional Masa Depan
• Presiden Prabowo Singgung Potensi AHY Jadi Presiden, Sebut Bisa Bersanding atau Bersaing dengan Gibran

Todung juga menambahkan bahwa kondisi ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. Dalam pandangannya, demokrasi haruslah dijaga dan dilindungi, bukan dimanipulasi demi kepentingan politik tertentu.

(K/09)