KPK Ungkap Silmy Karim Terima Rp100 Juta per Pekan, Gunakan Kode ‘Malaikat’ dalam Skandal WNA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran dana rutin sebesar Rp100 juta per pekan yang diterima Wakil Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Tanda-tanda kegugupan mewarnai panggung politik Sumatera Utara menjelang Pilgubsu 2024, di tengah gesekan antara aspirasi politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap dominasi politik dinasti. Dalam sorotan terkini, penolakan keras dari Sekretaris DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumut, Maruli Manogang Purba, terhadap potensi pencalonan Bobby Nasution sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan memicu perbincangan hangat.
“Sekali lagi, kami menegaskan penolakan kami terhadap pencalonan Bobby Nasution. Dan, kami akan menyerahkan kepada DPP untuk tidak merekomendasikan Bobby Nasution sebagai calon gubernur,” tegas Maruli dalam pernyataan kepada media pada Sabtu (23/3/2024).
Alasan di balik penolakan tersebut, menurut Maruli, bukan semata-mata karena pertimbangan politik biasa, namun juga karena kekhawatiran akan munculnya ketidakadilan dalam kompetisi, terutama terkait kehadiran menantu Presiden Joko Widodo itu.
Namun, keberanian mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, untuk maju dalam Pilgubsu 2024 menambah warna dalam narasi politik yang sedang berkembang. Maruli mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya melawan politik dinasti yang mulai tumbuh di Sumatera Utara.
“Tentu kita mengapresiasi keberanian Pak Edy Rahmayadi. Beliau berani melawan arus politik dinasti yang ingin diperkenalkan dalam kepemimpinan Sumatera Utara,” ujar Maruli.
Meskipun demikian, Maruli menegaskan bahwa keputusan akhir PDIP akan ditentukan oleh DPP dan DPD, walaupun suara dari kader muda PDI Perjuangan cenderung lebih memilih Edy Rahmayadi daripada Bobby Nasution.
Ketegangan ini memunculkan pertanyaan tentang arah politik Sumatera Utara, di mana aspirasi politik, keadilan demokrasi, dan dinasti politik saling berbenturan. Bagaimana peta politik Sumatera Utara akan berubah seiring dengan perkembangan Pilgubsu 2024? Dan siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan politik yang semakin memanas ini?
(AS)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran dana rutin sebesar Rp100 juta per pekan yang diterima Wakil Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nanik S Deyang bersama dua wakilnya sebagai pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pa
POLITIK
JAKARTA Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencap
NASIONAL
MEDAN Insiden tak terduga terjadi pada laga Timnas Indonesia melawan Timor Leste dalam ajang Piala AFF U19 2026 yang berlangsung di Sta
OLAHRAGA
TANJUNG JABUNG TIMUR Warga Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengeluhkan belum adan
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelaks
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia terlibat dalam kasus dug
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warg
HUKUM DAN KRIMINAL