Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih terus berjuang untuk menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional. Dengan hanya tersisa empat hari lagi, KPU RI masih memiliki tujuan yang harus dicapai, di tengah sisa tugas yang harus diselesaikan.
Hingga saat ini, tujuh provinsi di Indonesia masih harus melaksanakan rekapitulasi nasional. Rencananya, rapat rekapitulasi akan dilanjutkan hari ini, Sabtu (16/3/2024), di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, dua panel, yaitu panel A dan panel B, akan membahas rekapitulasi suara dari provinsi yang belum melaksanakan proses tersebut.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyampaikan bahwa pada hari ini, fokus akan tertuju pada rekapitulasi nasional dari provinsi Sulawesi Tengah dan Papua Tengah. Namun, dia juga menegaskan bahwa lima provinsi lainnya belum memiliki jadwal rekapitulasi nasional yang pasti.
Sementara itu, lima provinsi yang belum memiliki jadwal rekapitulasi nasional adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Selain itu, satu PPLN juga belum melaksanakan rekapitulasi nasional, yaitu PPLN Kuala Lumpur, karena masih harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Minggu sebelumnya.
Meskipun demikian, KPU RI tetap optimis untuk menyelesaikan proses rekapitulasi nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelumnya, KPU RI menargetkan rekapitulasi nasional pemilu selesai pada Senin, 18 Maret mendatang. Namun, Anggota KPU RI, August Mellaz, menyampaikan bahwa ada kemungkinan proses tersebut bisa selesai lebih cepat dari target yang ditentukan.
Proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 merupakan tahapan penting dalam memastikan validitas hasil pemilihan umum dan integritas demokrasi di Indonesia. KPU RI berkomitmen untuk menjalankan proses ini dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, demi terwujudnya pesta demokrasi yang berkualitas dan adil.
(K/09)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL